Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Reklasifikasi Pembayaran Jasa & Biaya Bunga Jadi Pembayaran Dividen

A+
A-
4
A+
A-
4
Reklasifikasi Pembayaran Jasa & Biaya Bunga Jadi Pembayaran Dividen

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai reklasifikasi pembayaran jasa teknik dan biaya bunga menjadi pembayaran dividen.

Perlu dipahami, dalam perkara ini, wajib pajak melakukan transaksi jasa dan peminjaman dana dengan pihak X Co yang berkedudukan di Amerika. Pihak X Co memiliki usaha perhotelan yang beroperasi di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Wajib pajak bermaksud untuk membeli hak pengelolaan tersebut dari pihak pengelola sebelumnya.

Otoritas pajak berpendapat jasa teknik yang diberikan oleh X Co merupakan duplikasi dari jasa teknik dan konsultasi yang pernah diberikan oleh pihak Y Co sebelumnya. Apabila pemberian jasa merupakan duplikasi dan stewardship activity maka dianggap tidak ada jasa yang dilakukan sehingga tidak dapat dibiayakan.

Baca Juga: DJP Tetap Awasi Dividen yang Diterima WP OP Dalam Negeri

Selanjutnya, pembayaran jasa teknik direklasifikasi oleh otoritas menjadi pembayaran dividen. Sementara itu, reklasifikasi pembayaran biaya bunga menjadi pembayaran dividen dilakukan karena transaksi peminjaman sejumlah dana dianggap tidak wajar dan tidak memiliki manfaat ekonomis.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan bahwa tidak terdapat duplikasi antara jasa yang diserahkan oleh X Co dan Y Co. Pada kenyataannya, terdapat perbedaan dalam pemberian jasa dari masing-masing pihak. Sementara itu, peminjaman sejumlah dana untuk pembelian hak pengelolaan jaringan usaha perhotelan terbukti memberikan manfaat ekonomis yang signifikan.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Sementara itu, di tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari wajib pajak selaku Pemohon PK.

Baca Juga: WP OP Dalam Negeri Terima Dividen Utuh Tanpa Dipotong PPh, Tapi …

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat terdapat dua pokok sengketa dalam perkara ini.

Pertama, reklasifikasi pembayaran jasa teknik menjadi pembayaran dividen. Setelah dilakukan penelitian, Majelis Hakim menilai tidak terdapat kegiatan penyerahan jasa dari X Co kepada wajib pajak. Terkait hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mereklasifikasi pembayaran jasa teknik menjadi pembayaran dividen.

Baca Juga: Tak Penuhi Syarat Investasi, WP OP Setor Sendiri PPh Dividen

Kedua, reklasifikasi pembayaran biaya bunga menjadi pembayaran dividen. Berdasarkan data dan fakta, wajib pajak melakukan peminjaman dana ke pihak X Co untuk membeli hak pengelolaan jaringan usaha hotel.

Transaksi tersebut dinilai tidak wajar dan tidak memberikan manfaat ekonomis. Bunga yang timbul karena utang tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, wajib pajak harus memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran dividen tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 47845/PP/M.VI/13/2013 tertanggal 22 Oktober 2013, wajib pajak mengajukan Permohonan PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 5 Februari 2014.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Hak Pemajakan atas Penghasilan Bunga Pinjaman

Pokok sengketa atas perkara ini ialah reklasifikasi pembayaran jasa teknik dan biaya bunga menjadi pembayaran dividen.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
Pemohon PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini terdapat dua pokok sengketa yakni reklasifikasi pembayaran jasa teknik dan biaya bunga menjadi pembayaran dividen.

Pertama, reklasifikasi pembayaran jasa teknik menjadi pembayaran dividen. Perlu dipahami, Pemohon PK menerima jasa teknik dari dua pihak afiliasinya, yakni X Co yang berkedudukan di Amerika dan Y Co di Singapura. Pemohon PK menyatakan tidak terdapat duplikasi antara jasa yang diserahkan oleh X Co dan Y Co. Pada kenyataannya, ada perbedaan jenis dan cakupan pemberian jasa dari masing-masing pihak.

Baca Juga: Pengadilan Pajak Tolak Gugatan Tagihan Pajak Warisan Rp1 Triliun

Secara umum, pihak X Co memberikan asistensi yang bersifat strategis dalam pengelolaan usaha dan standar operasional. Sementara itu, Y Co memberikan jasa konsultasi atas implementasi ketentuan usaha standar global.

Dalam persidangan, Pemohon PK juga telah memberikan daftar rincian jasa yang diberikan oleh masing-masing pihak afiliasi. Putusan Pengadilan pajak pada tahun-tahun sebelumnya telah mengakui transaksi pembayaran jasa teknik ini dan tidak terutang PPh Pasal 26.

Kedua, reklasifikasi pembayaran biaya bunga menjadi pembayaran dividen. Pemohon meminjam sejumlah dana dari X Co untuk membeli hak pengelolaan jaringan hotel di Indonesia. Hak pengelolaan usaha ini mulanya dimiliki oleh pihak lain dan Pemohon bermaksud membelinya. Harga jual ditentukan dengan menghitung potensi penerimaan calon pemegang kontrak untuk sisa masa berlakunya kontrak tersebut.

Baca Juga: Jabatan-Jabatan yang Tidak Bisa Dirangkap Hakim Pengadilan Pajak

Dengan adanya pembelian tersebut, Pemohon PK menjadi entitas yang berhak mengelola jaringan usaha X Co di Indonesia. Transaksi pembelian berimplikasi pada tambahan pendapatan Pemohon dan pastinya memberi manfaat ekonomis. Pemohon PK tidak mungkin melakukan pembayaran dividen, baik secara terbuka maupun terselubung, sebab masih negatifnya saldo laba yang ditahan (defisit).

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan jasa teknik yang diberikan X Co merupakan duplikasi dari jasa teknik dan konsultasi yang pernah diberikan juga oleh Y Co. Apabila pemberian jasa merupakan duplikasi dan stewardship activity maka dianggap tidak ada jasa yang dilakukan, sehingga tidak dapat dibiayakan. Selanjutnya, Termohon PK melakukan reklasifikasi pembayaran jasa teknik menjadi pembayaran dividen.

Sementara itu, terkait dengan reklasifikasi pembayaran biaya bunga menjadi pembayaran dividen. Dalam hal ini, Pemohon PK meminjam sejumlah dana kepada X Co untuk pembelian hak pengelolaan jaringan usaha hotel. Termohon menilai kegiatan tersebut tidak memiliki manfaat ekonomis dan tidak wajar dilakukan. Oleh karena itu, peminjaman dana beserta bunga utang dan transaksi pembelian tersebut tidak diakui oleh Termohon.

Baca Juga: Sengketa Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Kurang Bayar

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Terdapat dua pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, alasan-alasan atas reklasifikasi pembayaran jasa teknik dan biaya bunga menjadi pembayaran dividen tidak dapat dibenarkan. Dalil-dalil yang diajukan Pemohon PK dalam persidangan dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum di Pengadilan Pajak.

Kedua, berdasarkan P3B antara Indonesia dan Amerika, hak pemajakan atas transaksi jasa teknik berada di Amerika. Transaksi yang dilakukan Pemohon PK dengan pihak afiliasinya dinilai telah sesuai prinsip kewajaran dan memiliki manfaat ekonomis. Oleh karena itu, koreksi Termohon PK dan Putusan Pengadilan Pajak dinilai harus dibatalkan.

Baca Juga: Begini Syarat Menjadi Hakim Pengadilan Pajak

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan Pemohon PK dinilai memiliki cukup alasan sehingga Mahkamah Agung menetapkan mengabulkannya. Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, jasa, biaya bunga, dividen
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 29 Desember 2020 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 28 Desember 2020 | 16:19 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Senin, 28 Desember 2020 | 09:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Minggu, 27 Desember 2020 | 16:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN