BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tidak memperpanjang pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun ini. Langkah pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (3/2/2022).
PMK 3/2022 hanya memuat 3 jenis insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. Pertama, pembebasan PPh Pasal 22 impor. Kedua, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25. Ketiga, PPh final jasa konstruksi DTP atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
“Pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan sehingga perlu dilakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif,” bunyi penggalan salah satu pertimbangan PMK 3/2022.
Ketiga jenis insentif pajak itu diberikan hingga masa pajak Juni 2022 atau 30 Juni 2022. Dengan demikian, ada 3 jenis insentif yang tidak masuk. Pertama, PPh Pasal 21 DTP. Kedua, PPh final UMKM DTP. Ketiga, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.
Selain perpanjangan periode pemberian insentif untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19, ada pula bahasan mengenai program pengungkapan sukarela (PPS). Kemudian, ada bahasan tentang mulai berlakunya ketentuan baru administrasi PPN dan PPnBM terkait dengan kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau FTZ).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak masuknya insentif PPh final UMKM DTP dikarenakan ada dukungan melalui UU HPP. Seperti diketahui, perubahan UU PPh melalui UU HPP telah memuat ketentuan batasan omzet hingga Rp500 juta tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM.
“Di dalam UU HPP, fasilitas yang diberikan pada UMKM ini malah menjadi permanen karena sudah diatur di undang-undang. Jadi, tidak hanya sementara yang harus diatur oleh PMK setiap tahunnya,” ujar Sri Mulyani. Simak ‘Mulai Sekarang, Omzet Rp500 Juta WP OP UMKM Tidak Kena Pajak’.
Saat ini, pemerintah masih menyusun sejumlah aturan turunan untuk mengimplementasikan perubahan ketentuan yang dimuat dalam UU HPP. Aturan turunan itu mencakup peraturan pemerintah (PP) dan PMK. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Terkait dengan PPh orang pribadi, pemerintah juga sudah menaikkan batas atas lapisan penghasilan kena pajak yang dikenai tarif terendah sebesar 5%. Kenaikan batas atas dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta diatur dalam perubahan UU PPh melalui UU HPP.
Selain itu, pemerintah juga menambah lapisan baru, yaitu penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar, dengan pengenaan tarif 35%. Dengan demikian, saat ini, pengenaan PPh orang pribadi dibagi ke dalam 5 lapisan penghasilan kena pajak beserta tarifnya. Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS (DDTCNews)
Terkait dengan insentif PPN dipercepat, pemerintah juga sudah menerbitkan PMK 209/2021 yang merupakan perubahan kedua dari PMK 39/2018. Melalui beleid ini, pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar yang mendapat restitusi PPN dipercepat dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.
Selain menaikkan batas lebih bayar, beleid itu juga memuat penambahan ketentuan audit laporan keuangan untuk wajib pajak kriteria tertentu yang mengajukan restitusi dipercepat. Simak ‘Ketentuan Baru Wajib Pajak yang Bisa Dapat Restitusi Dipercepat’. (DDTCNews)
Mengenai penerima insentif, pembebasan PPh Pasal 22 impor hanya diberikan kepada 72 klasifikasi lapangan usaha (KLU). Jumlah ini lebih sedikit dari sebelumnya 132 KLU. Untuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25, kini berlaku untuk 156 KLU dari sebelumnya 216 KLU.
Secara umum, KLU penerima insentif tersebut berasal dari sektor angkutan, akomodasi dan restoran, pendidikan, serta kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif hanya menyasar sektor usaha tertentu yang belum mampu pulih ke kondisi sebelum pandemi. Simak ‘Sektor Penerima Insentif Pajak Dikurangi, Begini Alasan Sri Mulyani’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken peraturan yang menjadi payung hukum pemberian insentif PPnBM mobil DTP dan PPN rumah DTP pada tahun ini. Menurutnya, PMK pemberian insentif tersebut tengah dalam tahap pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.
"Untuk PMK dari sektor otomotif maupun perumahan, kedua-duanya sudah saya paraf dan sekarang sedang dalam proses pengundangan. Artinya mendapatkan nomor dari Kementerian Hukum dan HAM," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ribuan wajib pajak telah mengikuti PPS hingga 31 Januari 2022. Pemerintah, sambungnya, akan menggencarkan sosialisasi mengenai PPS agar makin banyak diikuti wajib pajak. Sebab, program tersebut hanya akan berlaku hingga 30 Juni 2022.
Sri Mulyani menyebut sebanyak 9.276 wajib pajak telah mengikuti PPS hingga 31 Januari 2022. Dari angka tersebut, harta yang dilaporkan dalam PPS mencapai Rp8,47 triliun dan nilai PPh final yang dibayarkan untuk PPS sejumlah Rp903 miliar.
Menurutnya, PPS menjadi momentum yang baik bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum disampaikan kepada DJP. Dia juga berharap wajib pajak makin patuh membayar pajak dan melaporkan hartanya setelah mengikuti PPS. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Ketentuan baru administrasi PPN dan PPnBM terkait dengan kegiatan di KPBPB atau FTZ mulai berlaku kemarin, Rabu (2/2/2022). Ketentuan tersebut diatur dalam PMK 173/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) dari dan/atau ke KPBPB.
“Salah satu contoh penguatan administrasi yang diberikan PMK 173/2021 ini adalah kemudahan proses endorsement yang sepenuhnya bersifat elektronik,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor. Simak ‘Berlaku Mulai Hari Ini, DJP Rilis Pernyataan Resmi Soal PMK 173/2021’. (DDTCNews)
DJP berdiskusi dengan otoritas pajak negara lain guna menetapkan perlakuan pajak yang tepat atas aset kripto. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan transaksi atas aset-aset digital seperti cryptocurrency dan NFT tidak terikat pada lokasi atau yurisdiksi tertentu.
"Kita tidak bisa sendirian. Cryptocurrency ini kan pasarnya ada di mana-mana. Artinya, pemilihan instrumen pajak yang tepat juga sangat diperlukan. Untuk area ini, kita masih dalam proses pembicaraan untuk memberikan treatment yang tepat,” ujar Yon. Simak Fokus Menanti Racikan Pajak Aset Kripto. (DDTCNews) (kaw)
