Berita
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:30 WIB
INDEKS HARGA KONSUMEN
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:01 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase
Glosarium

Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25, Download Aturannya di Sini

A+
A-
4
A+
A-
4
Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews – Guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah menambah besaran diskon angsuran PPh Pasal 25. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif baru berupa PPh final ditanggung pemerintah atas penghasilan jasa konstruksi tertentu.

Dalam dua minggu terakhir, pemerintah juga merilis aturan yang terkait dengan penanganan permintaan pelaksanaan prosedur MAP, petunjuk teknis PP 23/2018, serta revisi aturan pembebasan PPN dan/atau PPnBM untuk perwakilan negara asing dan badan internasional.

Selain itu, pemerintah menerbitkan beleid tentang pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis, pengenaan BMTP atas impor produk ubin keramik, pembongkaran dan penimbunan barang impor, serta kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Baca Juga: Hadiah Akhir Tahun, Kerja dari Rumah Dapat Diskon Pajak

Adapun aturan-aturan tersebut telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.05, Agustus 2020 bertajuk Additional Covid-19-Related Tax Incentives and Technical Guidelines for the Appointment of E-Commerce VAT Withholders. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

  • Perubahan Aturan Pembebasan PPN dan/atau PPnBM untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional

Pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kepada badan internasional kini dapat diberikan berdasarkan perjanjian Pembaruan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor No. 47/2020.

Melalui beleid ini pemerintah juga mempertegas ketentuan batas minimal transaksi yang diberikan pembebasan PPN dan/atau PPnBM untuk perwakilan negara asing. Beleid ini berlaku 60 hari sejak 18 Agustus 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor No. 47/2013.

Baca Juga: Sudah Manfaatkan PPh Pasal 21 DTP tapi KLU Diubah Secara Jabatan
  • Petunjuk Pelaksanaan PP 23/2018

Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-46/PJ/2020 untuk memberikan pedoman pelaksanaan PP 23/2018. Beleid ini ditetapkan pada 18 Agustus 2020 dan sekaligus mencabut Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-42/PJ/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-32/PJ/2014.

  • Pengenaan BMTP atas Impor Ubin Keramik Asal India dan Vietnam

Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor ubin keramik asal India dan Vietnam. Pengenaan BMTP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 111/PMK.010/2020. Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 7 hari kerja terhitung sejak 19 Agustus 2020.

  • Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 dan Insentif PPh atas Jasa Konstruksi Tertentu

Peningkatan besaran diskon angsuran PPh Pasal 25 dan penambahan jenis insentif tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020. Peraturan ini berlaku mulai 14 Agustus 2020 dan merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020

Baca Juga: Produksi di Dalam Negeri, Tesla Model Y Dapat Insentif Pajak
  • Aturan Pelaksana PMK 110/2020

Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-47/PJ/2020 yang menjadi aturan petunjuk pelaksanaan baru untuk PMK 86/2020 s.t.d.d PMK 110/2020. Beleid ini mulai berlaku sejak 14 Agustus 2020 dan sekaligus mencabut Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-43/PJ/2020

  • Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor

Pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor. Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak 11 Agustus 2020.

  • Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur MAP dan Penyelesaian Tindak Lanjut MAP

Peraturan baru terkait dengan penyelesaian prosedur dan tindak lanjut mutual agreement procedure (MAP) tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2020. Peraturan ini berlaku mulai 11 Agustus 2020.

Baca Juga: Pemberian Insentif PPh Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah
  • Pedoman Penunjukan Pemungut PPN PMSE

Petunjuk pelaksanaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-44/PJ/2020. Beleid ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam penunjukan pemungut PPN PMSE yang sebelumnya diatur dalam PMK No.48/PMK.03/2020 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-12/PJ/2020.

  • Pembebasan PPN atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis

Melalui Peraturan Pemeritah No. 48 Tahun 2020 pemerintah mengatur pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Beleid ini mulai berlaku pada 24 Agustus 2020.

  • Ketentuan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2020. Beleid ini berlaku 30 hari terhitung sejak pada 11 Agustus 2020. (kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak 2021, Staf Ahli Menkeu: Prinsipnya Masih Sama

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, insentif pajak, PPh Pasal 25
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 25 November 2020 | 10:34 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Selasa, 24 November 2020 | 15:46 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 24 November 2020 | 14:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 24 November 2020 | 10:25 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:30 WIB
INDEKS HARGA KONSUMEN
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:01 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:01 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK