Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25, Download Aturannya di Sini

A+
A-
4
A+
A-
4
Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews – Guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah menambah besaran diskon angsuran PPh Pasal 25. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif baru berupa PPh final ditanggung pemerintah atas penghasilan jasa konstruksi tertentu.

Dalam dua minggu terakhir, pemerintah juga merilis aturan yang terkait dengan penanganan permintaan pelaksanaan prosedur MAP, petunjuk teknis PP 23/2018, serta revisi aturan pembebasan PPN dan/atau PPnBM untuk perwakilan negara asing dan badan internasional.

Selain itu, pemerintah menerbitkan beleid tentang pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis, pengenaan BMTP atas impor produk ubin keramik, pembongkaran dan penimbunan barang impor, serta kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Baca Juga: Tinggal 6 Hari! Jangan Dilewatkan Pemutihan Pajak PBB di Kota Depok

Adapun aturan-aturan tersebut telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.05, Agustus 2020 bertajuk Additional Covid-19-Related Tax Incentives and Technical Guidelines for the Appointment of E-Commerce VAT Withholders. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

  • Perubahan Aturan Pembebasan PPN dan/atau PPnBM untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional

Pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kepada badan internasional kini dapat diberikan berdasarkan perjanjian Pembaruan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor No. 47/2020.

Melalui beleid ini pemerintah juga mempertegas ketentuan batas minimal transaksi yang diberikan pembebasan PPN dan/atau PPnBM untuk perwakilan negara asing. Beleid ini berlaku 60 hari sejak 18 Agustus 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor No. 47/2013.

Baca Juga: Yuk Diurus! Pemutihan Pajak PBB Berlaku Hingga 30 Oktober
  • Petunjuk Pelaksanaan PP 23/2018

Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-46/PJ/2020 untuk memberikan pedoman pelaksanaan PP 23/2018. Beleid ini ditetapkan pada 18 Agustus 2020 dan sekaligus mencabut Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-42/PJ/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-32/PJ/2014.

  • Pengenaan BMTP atas Impor Ubin Keramik Asal India dan Vietnam

Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor ubin keramik asal India dan Vietnam. Pengenaan BMTP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 111/PMK.010/2020. Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 7 hari kerja terhitung sejak 19 Agustus 2020.

  • Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 dan Insentif PPh atas Jasa Konstruksi Tertentu

Peningkatan besaran diskon angsuran PPh Pasal 25 dan penambahan jenis insentif tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020. Peraturan ini berlaku mulai 14 Agustus 2020 dan merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020

Baca Juga: Masih Banyak WP UMKM yang Belum Lapor Realisasi Insentif Pajak
  • Aturan Pelaksana PMK 110/2020

Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-47/PJ/2020 yang menjadi aturan petunjuk pelaksanaan baru untuk PMK 86/2020 s.t.d.d PMK 110/2020. Beleid ini mulai berlaku sejak 14 Agustus 2020 dan sekaligus mencabut Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-43/PJ/2020

  • Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor

Pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor. Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak 11 Agustus 2020.

  • Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur MAP dan Penyelesaian Tindak Lanjut MAP

Peraturan baru terkait dengan penyelesaian prosedur dan tindak lanjut mutual agreement procedure (MAP) tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2020. Peraturan ini berlaku mulai 11 Agustus 2020.

Baca Juga: Lebih Bayar Akibat Perubahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25
  • Pedoman Penunjukan Pemungut PPN PMSE

Petunjuk pelaksanaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-44/PJ/2020. Beleid ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam penunjukan pemungut PPN PMSE yang sebelumnya diatur dalam PMK No.48/PMK.03/2020 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-12/PJ/2020.

  • Pembebasan PPN atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis

Melalui Peraturan Pemeritah No. 48 Tahun 2020 pemerintah mengatur pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Beleid ini mulai berlaku pada 24 Agustus 2020.

  • Ketentuan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2020. Beleid ini berlaku 30 hari terhitung sejak pada 11 Agustus 2020. (kaw)

Baca Juga: Masa Pandemi Jadi Momentum Perbaikan Kontrak Fiskal dengan Wajib Pajak

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, insentif pajak, PPh Pasal 25
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 15 September 2020 | 11:45 WIB
SWEDIA
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Senin, 14 September 2020 | 10:31 WIB
INGGRIS
Minggu, 13 September 2020 | 09:01 WIB
CALVIN WIRYAPRANATA:
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK