China Bakal Hapus Insentif Pajak untuk Kendaraan Hybrid Mulai 2027

BEIJING, DDTCNews - Pemerintah China akan menghapus insentif pajak untuk beberapa kategori kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut menandai kelanjutan penarikan bertahap berbagai insentif perpajakan yang selama ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pasar kendaraan ramah lingkungan terbesar di dunia.

"Pemerintah akan mengakhiri fasilitas tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 50% untuk mobil hemat energi yang memenuhi syarat," bunyi pengumuman bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Pajak, dan Kementerian Perindustrian, dikutip pada Selasa (7/7/2026).

Dalam pengumumannya, pemerintah juga menghapus pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi mobil hybrid, kendaraan range-extender, serta kendaraan komersial berbahan bakar hidrogen.

Perubahan kebijakan dilakukan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan sekaligus memperkuat fungsi pajak sebagai instrumen distribusi pendapatan.

Pemerintah China menilai insentif yang selama ini diberikan tidak lagi sepenuhnya tepat sasaran. Berdasarkan data pemerintah, harga jual rata-rata mobil penumpang hybrid dan range-extender mencapai CNY218.000 atau Rp576,53 juta pada 2025, bahkan beberapa model dijual dengan harga di atas CNY1 juta atau Rp2,64 miliar.

Meski demikian, besaran pajak kendaraan bermotor di China relatif kecil. Untuk sebagian besar mobil penumpang, pajak tahunan tersebut hanya mencapai beberapa ratus yuan.

China telah memberikan pengurangan ataupun pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan hemat energi dan kendaraan energi baru sejak 2012.

Sekjen Asosiasi Mobil Penumpang China Cui Dongshu menilai penghapusan insentif tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli kendaraan. Menurutnya, pemilik mobil hybrid diperkirakan hanya akan menanggung tambahan beban pajak sekitar CNY300 atau Rp793.400 hingga CNY400 atau Rp1,05 juta per tahun.

"Dalam jangka panjang, kebijakan pajak kendaraan bermotor akan semakin berorientasi pasar dan mengarahkan sumber daya industri menuju pengembangan teknologi kendaraan listrik murni," ujarnya.

Dia menambahkan kendaraan penumpang berbasis baterai listrik dan kendaraan berbahan bakar hidrogen juga tetap tidak terdampak kebijakan tersebut karena pengenaan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada kapasitas mesin.

Sejak Januari 2026, pemerintah mulai mengakhiri insentif berupa pembebasan pajak pembelian untuk kendaraan energi baru. Saat itu, pemerintah mengenakan pajak pembelian sebesar 50% dari tarif normal terhadap kendaraan energi baru.

Meskipun demikian, pemerintah masih mempertahankan program subsidi tukar tambah kendaraan dengan nilai hingga CHY20.000 atau Rp52,89 juta.

Dilansir scmp.com, Asosiasi Produsen Otomotif China sebelumnya menyebut penjualan kendaraan energi baru pada kuartal I/2026 turun 23,8% secara tahunan. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi perubahan kebijakan insentif serta meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja.

Di sisi lain, pangsa pasar merek mobil China di Eropa terus meningkat. Pada Mei 2026, pangsa pasar mobil penumpang asal China untuk pertama kalinya melampaui produsen Jepang di pasar Eropa.

Sementara itu, Komisi Eropa dilaporkan tengah menyiapkan penerapan bea masuk anti-subsidi terhadap mobil hybrid asal China. Kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan negara-negara anggota Uni Eropa. (dik)