Masyarakat Takut Disensus karena Pajak, Ini Catatan DPR kepada BPS

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri menilai banyak masyarakat takut menjadi responden Sensus Ekonomi 2026 karena khawatir data yang dikumpulkan akan dipakai untuk kepentingan perpajakan.

Abdul Fikri menyebut masih ada sebagian masyarakat yang keliru memahami tujuan pelaksanaan sensus ekonomi. Masyarakat, lanjutnya, masih menganggap sensus ekonomi sebagai upaya pemerintah untuk mendata calon wajib pajak.

"Ketika ada sensus ekonomi, kemudian seolah-olah ini ada pendaftaran atau membuat daftar kepada masyarakat untuk jadi wajib pajak sehingga seolah-olah ini akan mengejar pajak. Padahal ini memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat," katanya, dikutip pada Jumat (10/7/2026).

Abdul Fikri mengatakan persepsi tersebut perlu segera diluruskan agar tidak menghambat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Untuk itu, dia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi, terutama platform digital dan media sosial, agar informasi mengenai sensus dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dia menjelaskan sensus ekonomi bukan ditujukan untuk mendata calon wajib pajak, melainkan memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Hasil sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Abdul Fikri juga menyoroti perkembangan lapangan kerja yang terus berubah. Menurutnya, banyak jenis pekerjaan baru yang belum tercatat dalam basis data pemerintah sehingga perlu dipetakan melalui sensus ekonomi.

Dia menegaskan pendataan melalui sensus akan memperoleh gambaran yang utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor-sektor baru yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

"Jadi ini hanya memotret supaya nanti terapinya pas. Ini harusnya BPS atau yang melaksanakan sensus ini sosialisasi segencar-gencarnya," ujarnya.

Sebagai informasi, sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun untuk memotret aktivitas ekonomi pada masyarakat. Pada tahun ini, sensus ekonomi dilaksanakan pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Abdul Fikri menambahkan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Karena itu, BPS perlu membangun kepercayaan publik melalui edukasi yang masif dan berkelanjutan. (dik)