Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Mumpung Santer Bahas Penambahan KPP Madya, Sebenarnya, Apa Itu KPP?

A+
A-
3
A+
A-
3
Mumpung Santer Bahas Penambahan KPP Madya, Sebenarnya, Apa Itu KPP?

Ilustrasi. (DDTCNews)

PENAMBAHAN jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya menjadi topik yang santer diberitakan akhir-akhir ini. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan merupakan salah satu alasan yang diutarakan oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui penambahan sekitar 18 KPP Madya baru.

Melalui penambahan jumlah KPP Madya, tata kerja fiskus diestimasi semakin jelas dalam konteks pengumpulan penerimaan. Dengan demikian, kinerja fiskus diharapkan menjadi lebih fokus dan memberikan efek domino pada performa DJP untuk mengumpulkan penerimaan dalam jangka panjang.

Kebijakan ini membuat sebagian wajib pajak (WP) yang sudah terdaftar akan dikumpulkan di KPP Madya. Baca cara penetapan WP yang masuk KPP Madya di sini. Sementara itu, KPP Pratama akan menjadi garda terdepan dalam kegiatan ekstensifikasi atau menambah wajib pajak baru.

Baca Juga: Mau Libur Bayar Pajak Sampai Desember 2020? DJP: Caranya Gampang!

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KPP? Selain itu ada berapa jenis KPP yang ada di Indonesia?

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.01/2017, KPP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). Sebagai unit kerja dari DJP, KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar.

Jenis-Jenis KPP

Baca Juga: Sederet Kode Eror Ketika Ubah Hak Akses DJP Online

MENGACU pada Pasal 53 beleid tersebut, terdapat 3 jenis KPP, yang dibedakan berdasarkan segmentasi WP yang dilayani, yaitu pertama, KPP WP Besar. Adapun yang dimaksud dengan KPP WP Besar adalah KPP yang khusus mengadministrasikan atau menangani WP besar dalam skala nasional.

KPP WP Besar biasanya juga dikenal dengan sebutan Large Tax Office (LTO). Sementara itu, berdasarkan pada lampiran PMK No.210/PMK.01/2017 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2018, KPP WP Besar ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu:

  • KPP WP Besar Satu. KPP ini menangani WP badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, jasa penunjang pertambangan, dan jasa keuangan;
  • KPP WP Besar Dua. KPP ini menaungi WP badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor industri, perdagangan, dan jasa selain jasa penunjang pertambangan serta jasa keuangan;
  • KPP WP Besar Tiga. KPP ini mengadministrasi WP BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, industri, dan perdagangan; dan
  • KPP WP Besar Empat. KPP diperuntukkan bagi WP BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan WP besar orang pribadi.

Kedua, KPP Madya. Secara sederhana, KPP Madya dapat diartikan sebagai KPP yang mengurusi wajib pajak badan dengan penghasilan cukup besar di wilayah kabupaten/kota. Contohnya, ada KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Surabaya dan KPP Madya Malang.

Baca Juga: Hanya untuk Ini, Lapor SPT Masa PPN Masih Bisa Lewat DJP Online

Secara lebih luas, KPP Madya adalah KPP yang mengadministrasikan WP besar di tingkat regional dan WP besar khusus, meliputi WP badan dan orang asing, WP penanaman modal asing (PMA), serta WP perusahaan masuk bursa.

Hal ini berarti, selain KPP Madya yang tersebar di setiap kota, terdapat pula KPP Madya yang bernaung di bawah Kanwil Jakarta Khusus. KPP ini yang biasanya disebut dengan KPP Khusus, yang semuanya berlokasi di Jakarta.

Secara lebih terperinci, berdasarkan lampiran PMK No.210/PMK.01/2017 dan Peraturan Dirjen Pajak No.10/PJ/2018, terdapat 9 jenis KPP Khusus yang dibagi berdasarkan administrasi yang didelegasikan. Berikut perinciannya:

Baca Juga: Soal Tata Kelola Pengembangan Aplikasi Situs Web DJP, Cek di Sini
  • KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB), melayani WP yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam;
  • KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Satu, melayani WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor industri kimia dan barang galian nonlogam;
  • KPP PMA Dua, melayani WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor industri logam dan mesin;
  • KPP PMA Tiga, untuk WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor pertambangan dan perdagangan;
  • KPP PMA Empat, ditujukan untuk WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor industri tekstil, makanan dan kayu;
  • KPP PMA Lima, bertugas melayani WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor agrobisnis dan jasa tertentu;
  • KPP PMA Enam, memberikan layanan pada WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor jasa tertentu;
  • KPP Badan dan Orang Asing, menaungi WP bentuk usaha tetap (BUT) yang berkedudukan Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di Jakarta; dan
  • KPP Minyak dan Gas Bumi, untuk WP Migas.

Ketiga, KPP Pratama. KPP Pratama adalah KPP yang menangani wajib pajak lokasi. KPP yang juga disebut Small Tax Office (STO) ini adalah KPP terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dibandingkan dengan KPP WP Besar dan KPP Madya maka KPP Pratama memiliki dan menangani wajib pajak dengan jumlah lebih besar. Hal ini menjadi lumrah mengingat WP yang ditangani KPP Pratama merupakan WP yang tidak tercakup sebagai WP besar, yang secara kuantitasnya jauh lebih tinggi.

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, ketiga jenis KPP ini melayani WP yang berbeda berdasarkan segmentasi tertentu. Adapun segmentasi pelayanan KPP ini berdasarkan pada besaran penghasilan serta jenis WP atau bahkan jenis usahanya.

Baca Juga: Dirjen Pajak Rilis Aturan Baru Soal Tata Kelola Situs Web DJP

Hal yang perlu digaris bawahi, baik KPP WP Besar, KPP Madya, maupun KPP Pratama melayani administrasi terkait dengan pajak pusat, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dengan demikian, KPP tidak memberikan pelayanan terkait dengan pajak daerah seperti pajak kendaraan atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Wewenang terkait pajak daerah berada di tangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau dinas sejenis yang biasanya penyebutannya berbeda pada tiap daerah. Oleh karena itu, sesuaikan keperluan pajak Anda. Jangan sampai salah masuk kantor pajak. (kaw)

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Pelaporan SPT dengan Upload CSV di DJP Online Ditutup
Topik : KPP Madya, KPP Pratama, KPP WP Besar, pelayanan pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 19 Oktober 2020 | 13:42 WIB
UU CIPTA KERJA
Senin, 19 Oktober 2020 | 12:32 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 18 Oktober 2020 | 11:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 17 Oktober 2020 | 12:31 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:50 WIB
KABUPATEN BADUNG