Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Masih Muda, Provinsi Ini Miliki Rasio Pajak di Atas Rata-Rata

A+
A-
5
A+
A-
5
Masih Muda, Provinsi Ini Miliki Rasio Pajak di Atas Rata-Rata

PROVINSI Banten merupakan provinsi yang terbilang masih muda usianya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, provinsi ini memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.

Berada di ujung barat Pulau Jawa, Provinsi Banten menjadi jalur perlintasan antara Jawa dengan Sumatera. Selain itu, Banten juga memiliki lajur laut potensial di Selat Sunda yang merupakan jalur yang dapat dilalui kapal laut besar yang menghubungkan Samudera Hindia dan Asia.

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan

PRODUK Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten pada periode 2014 – 2018 selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata 10,25%. Pada 2018, PDRB Banten tercatat senilai Rp614,91 triliun, meningkat 9,13% dari posisi 2017 sebesar Rp563,46 triliun.

Baca Juga: Pendapatan DKI Turun Rp40 Triliun, Anies: Pertama dalam Sejarah


Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik Banten

Lima besar sektor penopang PDRB Provinsi Banten pada 2018 secara berturut-turut adalah industri pengolahan (31,20%); perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (12,49%); transportasi dan pergudangan (11,08%); konstruksi (10,61%); dan real estate (7,62%).

Banten memiliki 21 kawasan industri dengan produk manufaktur unggulan yaitu baja, petrokimia, alas kaki, elektronik, semen, dan makanan. Berjalannya industri di Provinsi Banten didukung oleh keberadaan beberapa pusat perdagangan tradisional dan modern, serta infrastruktur jalur transportasi seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, dan Jalan Tol Jakarta-Merak,

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kabupaten yang Punya Pelayanan Publik Terinovatif

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada 2018 sebesar 5,81%. Angka ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Jawa sebesar 5,7% dan berada di posisi ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta.


Sumber: diolah dari Statistik Keuangan Provinsi, Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari sisi penerimaan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten mampu memberikan kontribusi paling besar yakni sebesar 59,31%. Kemudian, ada dana perimbangan 40,49% dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 0,20%.

Baca Juga: Buruan Urus! Hari Ini Terakhir Pemutihan Pajak Kendaraan di DKI

Lebih lanjut, dari sisi kontribusi terhadap PAD, pajak daerah memberikan kontribusi paling besar mencapai 95,33%. Adapun pendapatan lain-lain yang sah berkontribusi sebesar 3,47%, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,87%, dan retribusi daerah sebesar 0,34%.

Kinerja Pajak

PENERIMAAN pajak daerah Provinsi Banten selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 8,77%. Dari sisi ketercapaian penerimaan terhadap target penerimaan, pada 2016 dan 2018, Provinsi Banten berhasil melampau target penerimaan yang ditetapkan sebesar masing-masing 102,16 % dan 101,52%. Namun, realisasi penerimaan tahun 2017 mentok tercatat sebesar 99,64% dari target.

Baca Juga: Efek Corona, Penerimaan Pajak yang Hilang Tembus Rp98 Miliar


Sumber: diolah dari Catatan Atas Laporan Keuangan Bapenda Banten

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi paling besar terhadap pajak daerah sebesar 39,38% atau Rp2,38 triliun. Pada posisi kedua adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 36,05% atau Rp2,20 triliun. Selanjutnya, secara berturut-turut ada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 14,40%, Pajak Rokok sebesar 9,55%, dan Pajak Air Permukaan sebesar 0,62%.


Sumber: diolah dari Catatan Atas Laporan Keuangan Bapenda Banten 2018

Baca Juga: Efek Corona, Potensi Setoran Pajak Kota Ini Hilang Rp12 Miliar/Bulan

Jenis dan Tarif Pajak

PERATURAN mengenai ketentuan pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1/2011. Jenis pajak yang dikenakan di Provinsi Banten sebagai berikut.


Keterangan:

  1. Rentang tarif berdasarkan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Bersifat progresif. Bergantung pada jenis dan tingkat kepemilikan kendaraan.

Tarif 1,5% untuk kendaraan pribadi; 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum; 1% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah TNI/Polri, dan pemerintah daerah; 0,2% untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar. Sementara tarif progresif berlaku bagi kepemilikan kendaraan bermotor pribadi di mana tarif kepemilikan kedua (2%); kepemilikan ketiga (2,5%); kepemilikan keempat (3%); kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar (3,5%)

Baca Juga: Setoran Pajak Tergerus, Kegiatan Pembangunan di Kota Ini Terhenti
  1. Bergantung pada jenis dan tingkat penyerahan kendaraan.

Tarif penyerahan pertama sebesar 10% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 %. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif penyerahan pertama sebesar 0,75%; dan penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenakan BBNKB.

Selama periode 1 Agustus sampai 31 Oktober 2018, terdapat kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pembebasan biaya pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Aturan tersebut diterapkan untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pada 11 Maret 2019, diberlakukan penyesuaian tarif pada PKB dan BBNKB. Tarif PKB meningkat dari 1% menjadi 1,75%, sementara tarif BBNKB dari 10% menjadi 12,5%. Kenaikan tarif tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan PAD Provinsi Banten. Hal ini mengingat sejak 2011 tidak ada perubahan tarif.

Baca Juga: Wah, Ada Diskon Pajak Hingga 100% Untuk 4 Jenis Pajak Daerah Ini

Tax Ratio

BERDASARKAN perhitungan oleh DDTC Fiscal Research, tax ratio Provinsi Banten pada 2017—2018 berada di atas rata-rata provinsi seluruh Indonesia. Pada 2017, tax ratio Banten sebesar 0,84%, kemudian meningkat 0,46 poin menjadi 1,30% pada 2018. Kenaikan tax ratio ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak di Banten semakin baik.


Catatan:

  1. Tax Ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur terhadap PDRB
  2. Rata-rata provinsi dihitung dari rata-rata berimbang tax ratio seluruh provinsi di Indonesia
  3. Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh provinsi di Indonesia.

Administrasi Pajak

PEMBAYARAN pajak di Provinsi Banten dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Serang. Untuk pemantauan informasi secara online, masyarakat dapat mengakses melalui https://bapenda.bantenprov.go.id/.

Penerimaan pajak daerah Provinsi Banten didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor sebagai kontributor terbesar. Pembayaran PKB dilakukan di 11 Unit Pelayanan Samsat yang tersebar di kabupaten/kota di Banten.

Baca Juga: Hanya Andalkan Sistem Online, Potensi Pajak Hilang Rp1 Miliar/Hari

Guna mengoptimalkan penerimaan PKB, Bapenda Banten melakukan kerjasama dengan perbankan seperti Bank Banten dan Bank BJB. Kerjasama dengan Bank Banten menghasilkan peresmian e-samsat pada Juni 2017 sedangkan dengan Bank BJB pada akhir 2018.

Melalui e-samsat, wajib pajak mendapatkan kemudahan pelayanan dalam membayar PKB karena pembayaran dapat dilakukan melalui seluruh jaringan kantor bank dan jaringan elektronik seperti ATM, mobile banking, dan SMS banking.

Pada September 2018, perjanjian antara Bapenda dengan Bank Banten diperluas mencakup pembayaran BBNKB, pajak air permukaan, dan transaksi lainnya dari pendapatan asli daerah yang sah. Pada Mei 2019, pembayaran pajak semakin dipermudah melalui minimarket yang banyak tersebar dan mudah dijangkau oleh masyarakat Banten.

Baca Juga: Ada Diskon 25% Pajak Hotel dan Restoran
Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, Provinsi Banten
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Mei 2020 | 18:46 WIB
KABUPATEN BADUNG
Senin, 18 Mei 2020 | 13:34 WIB
KABUPATEN BEKASI
Minggu, 17 Mei 2020 | 11:00 WIB
KOTA PEKANBARU
Minggu, 17 Mei 2020 | 09:00 WIB
KABUPATEN LEBAK
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 31 Mei 2020 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN