Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum

A+
A-
7
A+
A-
7
Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) akan mengintegrasikan 21 proses bisnis utama yang ada di Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (23/9/2021).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan integrasi tersebut diwujudkan dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Output dari adanya integrasi tersebut adalah revenue accounting. Dengan output tersebut, data mengenai penerimaan dan piutang pajak juga terintegrasi.

“Ada 21 main proses bisnis yang ada dan akan terintegrasi. Kami memulai dari proses bisnis yang paling awal, yakni pendaftaran atau dari sisi pelayanan sampai dengan penegakan hukum, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, serta pemanfaatan data,” ujar Suryo.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selain mengenai core tax administration system, ada pula bahasan terkait dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa dan kartu perdana.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Desain Ulang Proses Bisnis

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pada 2021, DJP juga mendesain ulang 21 proses bisnis utama agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sistem operasi. Pada 2022, DJP berencana melakukan pengadaan infrastruktur core tax administration system secara sekaligus.

“Akhir September ini seluruh detail proses bisnis selesai. Di saat yang bersamaan, kami mulai connect dengan system integrator untuk mulai melakukan pembangunan," jelas Suryo. Simak pula Fokus ‘Berharap Banyak dari Digitalisasi Administrasi Pajak’. (DDTCNews)

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Saat Terutang PPN Penyerahan Pulsa

Melalui PER-18/PJ/2021, DJP memberikan penegasan terhadap ketentuan dalam PMK 6/2021. Dalam Pasal 3 ayat (2) ditegaskan PPN yang terutang atas penyerahan pulsa oleh distributor pulsa tingkat kedua dan distributor selanjutnya hanya dipungut sebanyak 1 kali oleh distributor tingkat kedua.

PPN atas penyerahan pulsa ditetapkan terutang pada saat pembayaran atau pada saat deposit diterima oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi, distributor tingkat pertama, dan distributor tingkat kedua.

Bila deposit yang diterima oleh distributor tingkat kedua juga digunakan untuk transaksi selain pulsa sehingga belum dapat diketahui penggunaannya saat penerimaan deposit, PPN terutang pada saat deposit tersebut diketahui untuk transaksi pembayaran pulsa. Simak ‘DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana’. (DDTCNews)

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

PPN Produk Digital PMSE

International Tax Analyst Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Melani Dwi Astuti mengatakan ada 6 tantangan yang dihadapi wajib pajak dan otoritas dalam implementasi pemungutan PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Pertama, tantangan tentang data. Kedua, tantangan kurangnya dukungan sistem informasi. Ketiga, tantangan terkait pengkreditan pajak masukan. Keempat, tantangan upaya penegakan hukum. Kelima, tantangan dalam bidang regulasi. Keenam, tantangan tentang kesetaraan dalam berusaha. Simak ‘Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?’. (DDTCNews)

Insentif Supertax Deduction

Hingga Agustus 2021, tercatat baru ada 42 wajib pajak yang memanfaatkan supertax deduction untuk pelatihan dan vokasi. DJP mencatat saat ini, terdapat 453 kompetensi tertentu yang tercakup dalam insentif supertax deduction pelatihan dan vokasi.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

“Namun, baru 50 kompetensi pelatihan dan vokasi yang telah memanfaatkan insentif. Artinya, pemerintah memberikan kepada banyak sektor tetapi banyak yang tidak dimanfaatkan. Ini jadi PR (pemkerjaan rumah) kita apakah salah sasaran atau tidak," kata Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP Dwi Setyobudi. (DDTCNews/Kontan)

Pidana Pajak Korporasi

Beberapa fraksi DPR mengusulkan penambahan substansi mengenai denda atas tindak pidana perpajakan oleh korporasi di dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Usulan itu disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Selama ini, pihak yang menjalani hukuman serta diwajibkan untuk membayar sanksi atau denda adalah orang pribadi atau pejabat yang dianggap bertanggungjawab terhadap proses perpajakan di suatu badan usaha. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 3,5% pada 2021. Angka ini lebih rendah dari proyeksi ADB yang dirilis April lalu yakni 4,5% dan Juli, 4,1%. Sementara untuk kinerja 2022, ADB memprediksi ekonomi RI bisa tumbuh 4,8%.

Merujuk pada Asian Development Outlook 2021 - Update, ekspor dan belanja pemerintah akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif akan menjadi pendukung. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, PSIAP, coretax. Ditjen Pajak, DJP, reformasi perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:00 WIB
PMK 141/2021

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Bikin Kode Billing PPh Pasal 21 Lewat M-Pajak

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23