Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

A+
A-
2
A+
A-
2
Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

International Tax Analyst BKF Kemenkeu Melani Dwi Astuti. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memetakan tantangan yang dialami pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan PPN dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

International Tax Analyst BKF Kemenkeu Melani Dwi Astuti mengatakan ada 6 tantangan yang dihadapi wajib pajak dan otoritas dalam implementasi pemungutan PPN PMSE dalam PMK No.48/2020. Pertama, tantangan terkait data.

"Data PMSE dari luar negeri ini masih terbatas dan tidak semuanya ada di DJP, jadi perlu kerja sama pertukaran data dengan kementerian/lembaga lain," katanya dalam acara FGD Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Barat bertajuk Pajak e-Commerce dan Tantangan dalam Era Digital pada Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Kedua, tantangan terkait kurangnya dukungan sistem informasi. Menurutnya, administrasi PPN lintas batas perlu sistem informasi yang lebih andal dan terintegrasi. Sistem informasi yang kuat akan memudahkan pelaku usaha dalam melaporkan dan menyetorkan PPN PMSE.

Ketiga, tantangan terkait pengkreditan pajak masukan (PM). Sistem administrasi PPN PMSE dibuat secara sederhana untuk memudahkan pelaporan dan penyetoran pajak.

Hal tersebut akan berdampak pada transaksi PMSE luar negeri yang diberikan kepada pelaku usaha domestik. Pengkreditan PM menjadi tantangan karena adanya perbedaan standar pada aturan domestik seperti kewajiban mencantumkan NPWP yang tidak tersedia dalam invoice sederhana yang dikeluarkan PMSE luar negeri.

Baca Juga: Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

"Jadi ada kemungkinan WP hadapi kesulitan saat mengkreditkan karena adanya perbedaan standar pada aturan domestik," terangnya.

Keempat, tantangan terkait upaya penegakan hukum. Perlu dipahami bahwa pelaku usaha yang memungut dan menyetorkan PPN PMSE bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia.

Kelima, tantangan dalam bidang regulasi. Menurutnya, aturan PPN PMSE akan terus diperbarui mengikuti perkembangan ekonomi digital dan hal tersebut membutuhkan masukan dari berbagai pihak.

Baca Juga: Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Keenam, tantangan terkait kesetaraan dalam berusaha atau level of playing field. Aspek ini memiliki beberapa dimensi seperti antara pelaku usaha PMSE domestik dan luar negeri. Kemudian antara pelaku usaha PMSE dan yang bertransaksi melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram.

"Saat ini yang di luar negeri sudah diwajibkan pungut PPN PMSE, sementara yang dalam negeri belum. Ini akan diatur segera dengan turunan dari PP No.9/2021. Lalu ada isu keadilan antara platform dan medsos menjadi tantangan dalam pemungutan PPN," imbuhnya.

Sementara itu, Head of Public Policy and Government Relations Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Rofi Uddarojat mengatakan bahwa pembahasan pemajakan digital di Indonesia masih terfokus pada pemajakan barang tidak berwujud, pajak transaksi elektronik, dan PPh yang masih menunggu konsensus global.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Atas Plastik dan Minuman Berpemanis Mundur Hingga 2023

"Isu perpajakan digital menjadi prioritas idEA, selain izin usaha, jasa governance, illegal complaint," ujar Rofi.

Ada 4 prinsip, sambung Rofi, yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pemajakan digital. Pertama, level of playing field antara seluruh pelaku usaha, baik yang online maupun offline.

Kedua, pemberlakuan pemajakan baru secara gradual dan light touch. Artinya pemajakan digital tidak bisa dilakukan secara langsung dan serentak.

Baca Juga: 5 Negara Ini Bakal Setop Pajak Digital, AS Siap Cabut Tarif Tambahan

Ketiga, pemajakan digital tidak boleh menjadi halangan. Regulasi pemajakan digital harus memberi ruang inklusif bagi pertumbuhan pelaku usaha yang baru, bukan malah menjadi penghalang.

Keempat, pemberlakuan kewajiban perpajakan yang sesuai peran dan model bisnis masing-masing (self-assessment). Hal ini berkaitan dengan penunjukan pihak ketiga dalam skema PMSE untuk memungut dan melaporkan pajak, yang justru membebani PMSE lokal. (sap)

Baca Juga: Indonesia Siap Sambut Konsensus Pajak Global, DJP Siapkan Ini
Topik : pajak digital, PSME, pajak elektronik, pajak internasional, ekonomi digital, bawono, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:30 WIB
MEKSIKO

Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Senin, 18 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PENGHARGAAN NOBEL

Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan