Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Implementasi PPN PMSE, Pemerintah Siapkan Dua Beleid Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Implementasi PPN PMSE, Pemerintah Siapkan Dua Beleid Baru

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung saat memberikan paparan dalam webinar bertajuk ‘Implementasi Pemungutan PPN Berdasarkan PMK-48’ yang digelar oleh KAPj-IAI, Kamis (27/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) akan menyiapkan dua beleid baru setingkat peraturan menteri keuangan (PMK) guna melengkapi penerapan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang diatur dalam PMK No.48/2020.

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan beleid pertama bakal mengatur tata cara penunjukan perwakilan di dalam negeri untuk perusahaan asing yang ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPN PMSE.

Untuk beleid kedua, akan mengatur mengenai mekanisme pemberian bagi pelaku usaha asing PPN PMSE yang tidak patuh. "Dalam waktu dekat ini ada dua PMK baru terkait penunjukan perwakilan dan pengenaan sanksi," katanya Kamis (27/8/2020).

Baca Juga: ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Bonarsius menyebutkan penerbitan regulasi terkait dengan sanksi dan kewajiban pemenuhan perpajakan yang diatur belakangan ini merupakan strategi otoritas pajak kepada perusahaan teknologi asing untuk masuk dalam skema PPN PMSE.

Menurutnya agenda pertama DJP yang dikejar dari periode awal penerapan PPN PMSE adalah memastikan kebijakan dapat berjalan efektif dan menjangkau banyak pelaku usaha digital asing.

Perihal sanksi, Bonarsius menyebutkan terdapat dua saluran utama. Pertama, melalui UU KUP sebagaimana diatur dalam UU No.2/2020. Kedua, mekanisme sanksi berupa pemutusan akses situs atau aplikasi bagi konsumen Indonesia.

Baca Juga: Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Menurutnya, skema sanksi berupa pemutusan akses lebih efektif untuk menjamin kepatuhan dibandingkan menggunakan dengan sarana UU KUP seperti melakukan pemeriksaan hingga penagihan pajak.

Meski begitu, Bonarsius menyebutkan skema sanksi berupa pemutusan akses membutuhkan dukungan dan kerja dengan Kominfo sebagai regulator jaringan dan frekuensi komunikasi di Indonesia termasuk akses internet.

Selain itu, lanjutnya, dibutuhkan juga kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau lalu lintas keuangan pelaku bisnis digital dengan konsumen di Indonesia.

Baca Juga: PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

"Menggunakan sanksi dalam KUP untuk ekonomi digital seperti PPN PMSE itu costly dan kurang efektif," tuturnya.

Selain soal sanksi, Bonarsius menilai tantangan terbesar DJP untuk penerapan PPN PMSE adalah memastikan adanya sistem untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor pajak.

Modal kepercayaan saja, sambungnya, tidak cukup untuk memastikan kepatuhan pajak bagi pelaku usaha digital dari luar negeri. Menurutnya, perlu juga dibangun sistem pengawasan yang baik terhadap para pemungut PPN PMSE.

Baca Juga: 5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

"Pengawasan tidak hanya berdasarkan kepercayaan, kami harus punya sistem pengawasan yang baik dengan bekerjasama dengan Kominfo sebagai regulator bandwidth dan BI serta OJK untuk pengawasan payment gateway-nya," ujarnya. (rig)

Topik : pajak digital, ppn pmse, perusahaan teknologi asing, pmk 48/2020, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Senin, 26 Juli 2021 | 17:30 WIB
AGENDA PAJAK

Tax Center UGJ Adakan Kompetisi Pajak untuk Mahasiswa

Senin, 26 Juli 2021 | 16:44 WIB
KEPATUHAN PAJAK

DJP Perkuat Pengawasan Pajak Pakai Aplikasi, Ini Respons Pelaku Usaha

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Melemah Terhadap Dolar AS