Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

HUT ke-52, Kadin Sebut Jadi Mitra Sejati Pemerintah di Bidang Ekonomi

A+
A-
2
A+
A-
2
HUT ke-52, Kadin Sebut Jadi Mitra Sejati Pemerintah di Bidang Ekonomi

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Perkoppi Herman Juwono. 

JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merayakan HUT ke-52 pada hari ini, Kamis (24/9/2020). Kadin Indonesia menyatakan diri sebagai mitra sejati pemerintah di bidang perekonomian.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono mengatakan kontribusi sebagai mitra diberikan mulai dari sektor keuangan, perdagangan, industri, hingga pariwisata. Pada pandemi, Kadin Indonesia juga berkontribusi dalam penjagaan ekonomi.

“Kadin adalah mitra sejati pemerintah di bidang perekonomian, termasuk pada saat pandemi Covid ini," katanya, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: Ketentuan PPh Bunga Obligasi Bakal Diseragamkan, Ini Kata Wamenkeu

Herman mengatakan peran Kadin untuk mengerek pertumbuhan ekonomi telah dimulai jauh sebelum ada pandemi virus Corona. Dia memberi salah satu contohnya adalah pemberian masukan dalam penyusunan RUU omnibus law perpajakan.

Saat pandemi Covid-19 terjadi di China, sambung Herman, Kadin Indonesia juga segera menyarankan pemerintah untuk menyelamatkan beberapa sektor usaha yang terdampak seperti penerbangan dan pariwisata.

Dia juga mengapresiasi kesigapan pemerintah menerbitkan instrumen fasilitas fiskal untuk menyelamatkan sektor-sektor usaha tersebut. Saat pandemi terjadi di Indonesia, fasilitas juga pada akhirnya diperluas ke hampir semua sektor usaha terdampak.

Baca Juga: Mengukur Dampak Negosiasi Pajak Terhadap Tata Kelola Perpajakan

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020, yang disahkan menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, untuk memuat berbagai kebijakan perpajakan yang sebelumnya ada dalam omnibus law.

"Perpu ini sudah mencicil kebijakan yang ada dalam omnibus law, seperti soal corporate tax rate dan pajak dividen. Kadin juga sudah appeal ini ke pemerintah,” imbuh Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) ini.

Insentif perpajakan yang kini diberikan meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) pembebasan PPh Pasal 22 Impor, potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca Juga: Soal Perlakuan Pajak LPI, Ini Penjelasan Wamenkeu

Herman berharap semua pelaku usaha yang terdampak pandemi bisa memanfaatkan berbagai insentif pajak tersebut. Apalagi, lanjutnya, pemanfaatan insentif belum mencapai 20% dari target pada APBN 2020 senilai Rp120,61 triliun.

Di sisi lain, dia meminta otoritas pajak memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memulihkan usahanya. Menurutnya, extra effort tetap bisa dilakukan pada sektor usaha yang booming di tengah pandemi, misalnya ritel, perdagangan digital, farmasi, dan alat kesehatan.

Herman berharap pemerintah segera menyalurkan berbagai stimulus penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional yang dalam APBN dialokasikan Rp695,2 triliun. Pada pos program yang penyerapannya efektif, dia menyarankan ada realokasi anggaran agar dana stimulus segera dirasakan masyarakat.

Baca Juga: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

Menurutnya, pemerintah harus melakukan strategi double track pada masa pandemi Covid-19. Dalam konteks ini, pemerintah harus menerapkan pembatasan sosial untuk mencegah penularan virus, tetapi tetap menjaga kegiatan ekonomi berjalan.

Selain kebijakan fiskal, Herman juga mengharapkan Bank Indonesia (BI) dapat memberi intervensi moneter agar perbankan mempermudah proses pengajuan kredit atau restrukturisasi kredit.

Dia beralasan pelaku usaha sangat membutuhkan suntikan modal agar produksi tetap berjalan. Apalagi, pemerintah juga telah menempatkan dana untuk restrukturisasi kredit di perbankan senilai puluhan triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta DJP Evaluasi Strategi dan Pola Kerja, Ada Apa?

"Perbankan jangan menganggap kalau cashflow perusahaan minus itu artinya rugi atau barangnya tidak laku. Pengusaha ini rugi karena produksi setop dan uangnya dipakai untuk membayar gaji pegawai," katanya.

Dia optimistis jika berbagai stimulus berjalan baik, ekonomi akan segera pulih pada kuartal IV/2020. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi berpeluang kembali ke level 5% pada akhir 2021.

"Kadin Indonesia dan Kadin provinsi akan berperan aktif membantu pemerintah dan otoritas fiskal, termasuk Bea Cukai, dengan memberi masukan dalam merumuskan kebijakan lanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional," imbuh Herman. (kaw)

Baca Juga: Jokowi Targetkan Vaksinasi Masyarakat Umum Mulai Februari 2021

Topik : Kadin, Ditjen Pajak, DJP, kebijakan pajak, perekonomian Indonesia, pandemi, virus Corona
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 25 Januari 2021 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:52 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II
berita pilihan
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:36 WIB
RPP UU CIPTA KERJA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
NIGERIA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:37 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:54 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI