Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Harus Tahu, Begini Ketentuan Faktur Pajak untuk Insentif PPN Rumah DTP

A+
A-
17
A+
A-
17
Harus Tahu, Begini Ketentuan Faktur Pajak untuk Insentif PPN Rumah DTP

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan pembangunan unit rumah di salah satu perumahan di Maja, Lebak, Banten, Kamis (12/8/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Dalam pemberian insentif PPN DTP, pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau satuan rumah susun wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 6/2022, faktur pajak tersebut harus diisi secara lengkap dan benar, termasuk identitas pembeli berupa nama serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Faktur pajak ... dilengkapi informasi berupa kode identitas rumah pada pengisian kolom nama barang," bunyi Pasal 9 ayat (3) PMK 6/2022, dikutip pada Rabu (9/2/2022).

Baca Juga: Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

PKP harus menerbitkan 2 buah faktur pajak atas penyerahan rumah yang mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 50% dari PPN yang terutang.

Kedua faktur pajak itu terdiri atas faktur pajak dengan kode transaksi 01 untuk bagian 50% harga jual yang tidak mendapatkan insentif PPN DTP dan faktur pajak dengan kode transaksi 07 untuk bagian 50% harga jual yang mendapatkan insentif PPN DTP.

Pada penyerahan rumah dengan insentif PPN DTP sebesar 25% juga dibuat 2 faktur paja, yakni faktur pajak dengan kode transaksi 01 untuk bagian 75% harga jual yang tidak mendapatkan insentif PPN DTP dan faktur pajak dengan kode transaksi 07 untuk bagian 25% harga jual yang mendapatkan insentif PPN DTP.

Baca Juga: Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Faktur pajak tersebut harus diberikan keterangan “PPN Ditanggung Pemerintah Eksekusi PMK Nomor 6/PMK.010/2022". Jika keterangan itu belum tersedia dalam aplikasi pembuatan faktur pajak, PKP dapat melakukan pembaharuan atas keterangan yang dapat dicantumkan di faktur pajak melalui aplikasi dimaksud.

"Faktur pajak ... yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau satuan rumah susun, merupakan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah," bunyi Pasal 9 ayat (8).

Pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPN Januari 2022 sampai dengan September 2022 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat 31 Oktober 2022.

Baca Juga: PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Sementara itu, Pasal 14 menyebut apabila terdapat penyerahan rumah yang memenuhi ketentuan tetapi telah diterbitkan faktur pajak sebelum berlakunya PMK 6/2022, PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian atas faktur pajak yang telah diterbitkan.

Pembetulan atau penggantian faktur pajak tersebut harus dilaporkan dalam SPT Masa pembetulan yang disampaikan paling lambat 31 Oktober 2022.

"Atas pembetulan atau penggantian faktur pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pembetulan ... dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi pemanfaatan PPN ditanggung pemerintah," bunyi Pasal 14 ayat (4) PMK 6/2022. (kaw)

Baca Juga: Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Topik : PMK 6/2022, PPN DTP, insentif pajak, pajak, PPN, PPN rumah DTP, faktur pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perhatian! Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Berakhir Hari Ini

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:22 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN

Ekspor Barang Pindahan Tidak Kena Bea Keluar, Bagaimana Ketentuannya?

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Dapat Surat Imbauan Tapi Tidak Ikut PPS, DJP Akan Tindaklanjuti

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:47 WIB
PERPRES 98/2022

Perpres Revisi APBN 2022 Terbit, Target Perpajakan Resmi Naik

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2