Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dua Pakar DDTC Berkontribusi dalam Ulasan Transfer Pricing 25 Negara

A+
A-
27
A+
A-
27
Dua Pakar DDTC Berkontribusi dalam Ulasan Transfer Pricing 25 Negara

THE Law Review menerbitkan edisi ketiga dari buku Transfer Pricing Law Review pada Juli 2019. Dalam edisi kali ini, ada pembahasan rezim transfer pricing dari 25 negara, bertambah dari edisi sebelumnya 23 negara. Adapun negara yang baru masuk adalah Nigeria dan Spanyol.

Rezim transfer pricing di Indonesia masih menjadi salah satu bahasan dalam buku tersebut. Dalam edisi kali ini, pembahasan mengenai Indonesia masih dipercayakan kepada pakar transfer pricing dari DDTC, yaitu Partner of Transfer Pricing Services Romi Irawan dan Senior Manager of International Tax / Transfer Pricing Services Yusuf Wangko Ngantung.

Dalam Chapter 10, Romi dan Yusuf mengawali pembahasan rezim transfer pricing di Indonesia dengan perkembangan dasar hukum yang sudah dirilis oleh pemerintah. Mereka menyebut Indonesia telah secara aktif mengubah regulasi mengenai transfer pricing agar sejalan dengan Rencana Aksi BEPS OECD.

Baca Juga: Mulai Januari 2022, Perusahaan Wajib Buka Data Ini ke Otoritas Pajak

Berbagai perubahan besar yang diadopsi oleh Ditjen Pajak (DJP), termasuk persyaratan transfer pricing documentation (TP Doc), memberi kesempatan bagi wajib pajak mengungkapkan kebijakan transfer pricing yang dianut untuk meminimalkan sengketa TP pada saat diaudit.

Dalam buku ini, ada pemaparan mengenai fokus DJP dalam pendekatan audit pajak terhadap kebijakan inter-company pricing. Artinya, DJP tidak lagi hanya berkutat pada pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s-length principle).

Romi dan Yusuf juga memaparkan tren tingginya jumlah audit pajak di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pada saat yang bersamaan, ada perkembangan positif dari sisi Advance Pricing Agreement (APA) untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa.

Baca Juga: Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022

Steve Edge dan Dominic Robertson, editor buku ini, mengatakan Transfer Pricing Law Review dimaksudkan untuk memberi pembaca sebuah ikhtisar tingkat tinggi mengenai aturan transfer pricing. Setiap bab dalam buku ini merangkum regulasi transfer pricing yang substansif di tiap negara.

Setiap bab dalam buku ini memberikan bahasan terkait sengketa penetapan transfer pricing, mulai dari pengawasan awal hingga litigasi. Interaksi antara transfer pricing dan bagian lain dalam aturan pajak (seperti upaya pencegahan pajak berganda) juga menjadi bahasan.

Seperti yang sudah disampaikan dalam edisi sebelumnya, regulasi transfer pricing masih akan terus menjadi prioritas utama dalam agenda pajak korporasi dalam beberapa tahun mendatang. Perkembangan akan berlangsung cepat. Setidaknya, ada tiga area yang diproyeksi menjadi bahasan selama setahun ke depan.

Baca Juga: UU HPP Atur Metode Baru Tekan Penghindaran Pajak via Transfer Pricing

Pertama, akan ada lebih banyak negara yang mengadopsi rekomendasi Rencana Aksi 8—10 BEPS OECD. Adopsi akan lebih banyak mengaitkan dengan nilai significant people functions daripada alokasi risiko modal atau kontrak.

Kedua, Komisi Eropa terus menggunakan kekuatan bantuan negara (state-aid) untuk mendorong agenda transfer pricing. Banyak kasus bantuan negara dalam transfer pricing profil tinggi (seperti Apple, Amazon, dan lainnya) yang akan berujung di Pengadilan Umum Uni Eropa.

Ketiga, perpajakan digital terus mendominasi perdebatan transfer pricing. Beberapa negara telah mengumumkan aksi unilateralnya dalam merespons ekonomi digital. OECD juga telah menyodorkan usulan terkait pemajakan ekonomi digital. Beberapa langkah yang diusulkan jelas menyimpang dari standar yang ditentukan the arm’s-length standard.

Baca Juga: Bahas Strategi Sengketa Transfer Pricing, DDTC Academy Gelar Webinar!

The Law Reviews merupakan penerbit dari Inggris yang berkomitmen dalam memberikan tinjauan hukum bisnis di berbagai negara. Berbagai isu mulai dari hukum investasi, restrukturisasi usaha, hingga kompetisi usaha sudah dituangkan dalam buku.

Buku ini menelaah rezim transfer pricing di 25 negara yang berasal dari kawasan yang berbeda, yaitu Amerika, Asia, Eropa. Buku ini juga memberikan potret baik di negara maju dan berkembang yang akhirnya memberikan paduan yang menarik tentang konsistensi penerapan arm’s length principle.

Cakupan yang beragam tersebut juga menggambarkan berbagai variasi aspek prosedur kepatuhan dalam konteks transfer pricing, mulai dari dokumentasi, pemeriksaan, secondary adjustment, hingga sanksi. Terdapat 54 kontributor yang mumpuni yang terlibat.

Baca Juga: Quality Assurance Keberatan Berlaku Pada 2 Aspek, Simak Penjelasan DJP

Romi Irawan dan Yusuf Wangko Ngantung bersanding dengan nama-nama besar lainnya, seperti Mukesh Butani (India), Bas de Mik (Belanda), dan sebagainya.

Buku ini sangat berguna tidak hanya bagi praktisi, dunia usaha dan akademisi, tapi juga bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Informasi mengenai perbandingan ketentuan transfer pricing di berbagai negara bisa dijadikan suatu benchmark bagi desain ketentuan di Indonesia.

Bagaimana, tertarik membaca buku ini? Anda bisa berkunjung ke DDTC Library. (kaw)

Baca Juga: Masa Pandemi, Siapkan Transfer Pricing Control Framework Lebih Baik

Topik : buku pajak, transfer pricing, the law reviews

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 September 2021 | 18:06 WIB
SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Sertifikasi Pajak Internasional, 3 Profesional DDTC Raih Gelar ADIT

Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK

Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 11:40 WIB
TRANSFER PRICING

Ini Alasan TP Doc Harus Dibuat Sejak Awal Tahun dan Berkesinambungan

Kamis, 26 Agustus 2021 | 15:50 WIB
ITR ASIA-PACIFIC TAX AWARDS 2021

DDTC Terpilih Sebagai Indonesia Transfer Pricing Firm 2021

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya