Review
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

DJP Juga Awasi Pemanfaatan Insentif Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25

A+
A-
9
A+
A-
9
DJP Juga Awasi Pemanfaatan Insentif Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Tidak hanya insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk UMKM dan PPh Pasal 21 DTP, pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 lmpor dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 juga diawasi oleh Ditjen Pajak (DJP).

Pengawasan itu juga diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2020. Sama seperti pengawasan PPh Pasal 21 DTP, DJP bisa menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 atau Pasal 25 terutang.

Pengawasan dimulai ketika wajib pajak telah memanfaatkan insentif pajak. Kemudian, berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaaan sebenarnya, pemberi kerja tidak termasuk KLU dalam lampiran PMK 44/2020 atau tidak termasuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB,

Baca Juga: Penyesuaian Layanan Administrasi Pajak Selama Pandemi Covid-19

“Maka diterbitkan SP2DK [surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan] agar wajib pajak melakukan pembayaran PPh Pasal 22 lmpor dan PPh Pasal 25,” demikian penggalan bunyi ketentuan dalam SE-29/PJ/2020.

Jika wajib pajak tidak melakukan pembetulan, dapat diterbitkan surat tagihan pajak sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 atau Pasal 25 terutang.

“Penerbitan surat tagihan pajak … tidak dilakukan jika wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2020,” demikian penggalan bunyi ketentuan dalam beleid itu.

Baca Juga: Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Tidak Dapat Diakui Jadi Kredit Pajak

Penerbitan STP, masih dalam SE-29/PJ/2020 tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 melalui pelaksanaan pemeriksaan tujuan lai untuk pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Hasil pemeriksaan … juga dapat digunakan sebagai dasar perubahan data KLU wajib pajak dalam masterfile wajib pajak,” demikian penggalan bunyi ketentuan dalam SE-29/PJ/2020.

Sekadar mengingatkan kembali, wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP. Laporan realisasi ini disampaikan dalam fitur atau aplikasi yang ada di www.pajak.go.id (DJP Online). Simak artikel ‘Cara Pelaporan Realisasi Insentif Pajak Covid-19 di DJP Online’. (kaw)

Baca Juga: UMKM Tidak Berpenghasilan, Perlukah Lapor Realisasi PPh Final DTP?
Topik : SE-29/2020, PMK 44/2020, PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor, insentif pajak, virus Corona, DJP Online
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 29 Mei 2020 | 14:43 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 14:16 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 29 Mei 2020 | 12:55 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:19 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 17:55 WIB
KONSULTASI
Selasa, 02 Juni 2020 | 17:09 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 17:09 WIB
PROVINSI RIAU
Selasa, 02 Juni 2020 | 16:55 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Selasa, 02 Juni 2020 | 16:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 15:40 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Selasa, 02 Juni 2020 | 15:14 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 02 Juni 2020 | 15:00 WIB
PMK 57/2020