BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Sejumlah pekerja melakukan proses produksi di salah satu pabrik di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2020). Sejumlah pabrik di wilayah itu menerapkan kebijakan mencegah penyebaran Covid-19 seperti pengaturan jaga jarak fisik saat bekerja, wajib mengenakan masker, pemeriksaan suhu tubuh hingga mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/foc.
JAKARTA, DDTCNews – Sama seperti insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk UMKM, pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP juga diawasi oleh Ditjen Pajak (DJP).
Pengawasan itu juga diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2020. Tidak tanggung-tanggung, pengawasan yang dilakukan DJP bisa berujung pada penerbitan surat tagihan pajak untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 DTP.
Pengawasan dimulai ketika wajib pajak telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Kemudian, berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaaan sebenarnya, pemberi kerja tidak termasuk KLU dalam lampiran PMK 44/2020 atau tidak berhak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.
“Maka diterbitkan SP2DK [surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan] agar pemberi kerja melakukan pembetulan SPT masa PPh Pasal 21 dan menyetorkan kembali PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong,” demikian penggalan bunyi ketentuan dalam SE-29/PJ/2020.
Jika wajib pajak tidak melakukan pembetulan, dapat diterbitkan surat tagihan pajak (STP) sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 terutang itu.
Namun, penerbitan STP tidak dilakukan jika wajib pajak selaku pemberi kerja telah memperhitungkan dan membayar kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 yang seharusnya tidak mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 DTP dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang di masa pajak Desember.
Penerbitan STP, masih dalam SE-29/PJ/2020 tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 melalui pelaksanaan pemeriksaan tujuan lai untuk pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
“Hasil pemeriksaan … juga dapat digunakan sebagai dasar perubahan data KLU wajib pajak dalam masterfile wajib pajak,” demikian penggalan bunyi ketentuan dalam SE-29/PJ/2020.
Sekadar mengingatkan kembali, wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP. Laporan realisasi ini disampaikan dalam fitur atau aplikasi yang ada di www.pajak.go.id (DJP Online). Simak artikel ‘Cara Pelaporan Realisasi Insentif Pajak Covid-19 di DJP Online’. (kaw)
