Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

DJP: Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Banyak Dipakai UMKM

A+
A-
7
A+
A-
7
DJP: Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Banyak Dipakai UMKM

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama memberikan paparan. (tangkapan layar saat webinar)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan insentif yang diberikan sebagai upaya penanganan dan mitigasi dampak pandemi Covid-19.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hingga 27 Mei 2020 pukul 21.00 WIB, jumlah permohonan insentif dalam PMK No.44/2020 dan PMK No.28/2020 mencapai 375.913. Sekitar 91,9% atau sebanyak 345.640 permohonan dikabulkan DJP.

"Insentif ini ibaratnya semua obat sudah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung dunia usaha di masa pandemi sekarang ini," katanya dalam dalam sebuah webinar, Kamis (28/5/2020).

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Hestu menyebut jumlah penerima manfaat yang sebanyak 345.640 wajib pajak masih tergolong minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima insentif PPh final UMKM 0,5% ditanggung pemerintah (DTP) yang masih kecil.

Pasalnya, jumlah wajib pajak yang membayar pajak dengan skema final berkisar di angka 2,3 juta wajib pajak. Sementara itu, pengajuan insentif PPh final UMKM DTP hingga 27 Mei 2020 baru sebanyak 186.537 permohonan dengan 98,4% atau 183.595 permohonan yang dikabulkan.

Dari indikator PPh final UKM DTP tersebut, Hestu menyebutkan masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas fiskal yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu dia meminta asosiasi pelaku usaha seperti Apindo, Kadin, dan Hipmi ikut aktif memberitahu anggotanya terkait opsi insentif yang disediakan pemerintah.

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

"Kita lihat insentif belum banyak dimanfaatkan UMKM karena yang rutin membayar pajak dengan skema PP 23/2018 sebanyak 2,3 juta WP. Jadi, belum semua memanfaatkan fasilitas ini," paparnya. Simak artikel ‘Cara Mengajukan Surat Keterangan PP 23/2018 Secara Online’.

Untuk PPh Pasal 21 DTP, sudah ada 112.413 permohonan yang diajukan wajib pajak. Dari jumlah tersebut, 99.661 permohonan disetujui DJP. Selanjutnya, permohonan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor yang masuk sebanyak 10.975. Sebanyak 7.764 permohonan disetujui oleh otoritas.

Permohonan insentif pembebasan PPh Pasal 22 yang diajukan sebanyak 5.221 dan semuanya disetujui oleh DJP. Begitu juga dengan insentif PPh Pasal 23 yang sebanyak 3.363 permohonan, seluruhnya disetujui oleh DJP.

Baca Juga: DJP: PMK Perpanjangan Insentif Pajak UMKM Segera Terbit

Adapun pengajuan untuk diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 sebanyak 57.404. Dari total permohonan tersebut, sebanyak 46.036 permohonan disetujui oleh DJP dan menyisakan 11.368 permohonan yang ditolak.

"Permohonan yang ditolak tersebut diantaranya karena KLU tidak seusai kriteria PMK atau belum melaporkan SPT tahunan 2018," imbuh Hestu.

Baca Juga: Dirjen Pajak: Masa Insentif Kemungkinan Diperpanjang Hingga Desember
Topik : insentif, insentif pajak, PMK 44/2020, SE-29/2020, PMK 28/2020, UMKM, PPh final DTP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:57 WIB
saya rasa perlu adanya sosialisasi yang lebih masif untuk diinformasikan kepada wp dengan cara memberikan pemberitahuan secara digital agar mereka juga dapat mengetahui informasi yang mudah di dapat, serta terintegrasi guna mencapai kepatuhan wp yang sebenarnya layak menggunakan insentif
1
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 12:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:25 WIB
KONSULTASI
Kamis, 09 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK