Redam Inflasi Pascakenaikan Gaji PNS, Vietnam Andalkan Insentif Pajak

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam memberikan berbagai insentif pajak sebagai bagian dari strategi mengendalikan laju inflasi setelah kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) mulai 1 Juli 2026.

Insentif tersebut meliputi pemotongan tarif PPN sebesar 2 poin persentase, pembebasan pajak penggunaan lahan pertanian, serta penundaan pembayaran pajak. Selain itu, pemerintah juga mempertahankan pengurangan dan pembebasan berbagai biaya administrasi untuk meringankan beban dunia usaha dan rumah tangga.

"Setelah kenaikan gaji pada 1 Juli, perkembangan pasar tetap stabil. Dibandingkan penyesuaian sebelumnya, tekanan inflasi akibat kenaikan gaji tidak lagi sebesar yang pernah terjadi," kata Wakil Menteri Keuangan Vietnam Nguyen Duc Chi, dikutip pada Kamis (6/8/2026).

Chi mengatakan pengalaman dari beberapa kali penyesuaian gaji PNS membuat pelaku pasar merespons lebih rasional sehingga kekhawatiran lonjakan harga pascakenaikan gaji kini mulai mereda. Menurutnya, pemerintah tetap mengombinasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Selain memberikan insentif PPN dan relaksasi pembayaran pajak, Kementerian Keuangan juga mengusulkan penurunan tarif bea masuk serta berbagai penyesuaian pajak atas bahan bakar guna meredam dampak fluktuasi harga minyak dunia.

Chi menyebut ketika harga minyak global sempat bergejolak akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, pemerintah menggelontorkan sekitar VND8 triliun atau Rp5,46 triliun ke dana stabilisasi harga bahan bakar agar intervensi pasar dapat dilakukan secara cepat.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait untuk menyiapkan berbagai skenario penyesuaian harga, pajak, dan pungutan sesuai dengan perkembangan kondisi domestik maupun global.

Pemerintah juga berupaya mengendalikan harga barang dan jasa yang diatur negara, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan, sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi.

Chi menegaskan rangkaian kebijakan tersebut ditujukan agar kenaikan gaji benar-benar meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, sementara dunia usaha dan masyarakat tetap memperoleh dukungan melalui berbagai insentif pajak dan pengurangan pungutan.

Selain menjaga inflasi, pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan fiskal ekspansif secara terarah guna mendukung target pertumbuhan ekonomi.

Dilansir vietnamnews.vn, ekonomi Vietnam pada semester I/2026 tercatat tumbuh 8,18%. Meski demikian, pemerintah mengakui target pertumbuhan dua digit masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah akan kembali memperpanjang jatuh tempo pembayaran pajak dan sewa lahan guna memperbaiki arus kas wajib pajak. Kebijakan perpajakan di sektor bahan bakar juga akan disesuaikan secara fleksibel mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan penerimaan negara pada 2026 meningkat sedikitnya 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Target tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. (dik)