SURABAYA, DDTCNews — Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur menyepakati perjanjian kerja sama dengan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur.
Perjanjian dimaksud ditandatangani oleh 3 kepala kantor wilayah (kanwil) DJP di Jawa Timur dan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur Musyaffa’ Syafril. Melalui kesepakatan ini, kanwil DJP se-Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur akan bersinergi guna memperkuat edukasi perpajakan bagi kader, UMKM, dan badan usaha di lingkungan GP Ansor Jawa Timur.
"Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan, membantu pelaku usaha menjalankan administrasi perpajakan secara benar, serta mendorong kepatuhan sukarela," ungkap Kanwil DJP Jawa Timur II dalam keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (8/8/2026).
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang turut hadir dalam penandatanganan ini menyatakan bahwa kolaborasi dengan GP Ansor merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan.
Selama ini, pemahaman wajib pajak atas pelaksanaan hak dan kewajiban pajak masih belum merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang berpandangan setiap lapisan masyarakat harus membayar pajak. Padahal, terdapat pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp500 juta.
"Bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang omzetnya sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak itu tidak dikenai PPh. Fasilitas ini diberikan untuk memberi kemudahan perpajakan dan meningkatkan keadilan," ujar Bimo.
Bimo mengatakan pihaknya akan terus mengedepankan edukasi, pendampingan, dan pelayanan dalam membangun kepatuhan pajak. Namun, penegakan hukum akan tetap dilakukan atas wajib pajak yang tidak patuh.
"Kami terus mengedepankan edukasi, pendampingan, dan pelayanan untuk membangun kepatuhan. Namun, apabila wajib pajak tetap tidak patuh, kami akan menindaklanjutinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan," ujar Bimo.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur Musyaffa’ Syafril mengatakan bahwa pemahaman pajak di kalangan kader Ansor di daerah memang masih harus ditingkatkan.
Kemitraan dengan DJP akan mengatasi masalah tersebut melalui pemberian edukasi kepada para kader dan pimpinan Ansor di berbagai wilayah.
"Pemahaman dan kepatuhan pajak merupakan bagian penting dalam membangun perekonomian yang sehat serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Kami menginstruksikan para pimpinan cabang untuk patuh pajak sekaligus memberikan teladan kepatuhan perpajakan di daerah masing-masing," ujar Syafril. (dik)
