Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Bakal Pengaruhi Penerimaan

A+
A-
7
A+
A-
7
Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Bakal Pengaruhi Penerimaan

Ilustrasi. Deretan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/6/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan masih terkontraksi. Kenaikan diskon angsuran PPh Pasal 25 diperkirakan akan berpengaruh pada kinerja bulan-bulan selanjutnya. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/8/2020).

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2020 senilai Rp 601,9 triliun atau 50,2% terhadap target dalam Perpres No. 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Realisasi tersebut sekaligus mencatatkan kontraksi 14,7% secara tahunan. ‘Simak, Ini Realisasi Lengkap Penerimaan Perpajakan Per Juli 2020’.

Salah satu jenis pajak yang diwaspadai pemerintah adalah PPh badan. Berdasarkan data capaian bulanan, pada Juli 2020, penerimaan PPh badan minus 45,55%, lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya terkontraksi 38,12%. ‘Sri Mulyani: Korporasi di Indonesia Masih Alami Tekanan’.

Baca Juga: Sekitar 25% WP Belum Lapor Pemanfaatan Insentif Pajak, Ini Kata DJP

“Korporasi di Indonesia masih mengalami tekanan,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, penerimaan PPh Pasal 21 juga diwaspadai pemerintah. Pada Juli 2020, pertumbuhannya negatif 20,38%. Kondisi itu berbanding berbalik dengan kinerja pada Juni 2020 yang mampu tumbuh positif 12,28%.

Selain mengenai penerimaan pajak, masih ada pula bahasan terkait dengan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Otoritas fiskal akan mengumumkan kenaikan tarif sekitar 2—3 bulan sebelum akhir tahun.

Baca Juga: Penerapan PMK 147/2020, Saluran Khusus Konsultan Pajak Dipertimbangkan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Pengaruhi Kinerja Penerimaan

Selain kinerja korporasi di Indonesia yang masih mengalami tekanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan diskon angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% diproyeksi akan memengaruhi kinerja penerimaan PPh badan mulai Agustus 2020.

“Pemerintah memberlakukan policy baru yaitu diskon pajak korporasi masa 50%. Itu lebih besar dari yang 30% sebelumnya. Oleh karena itu, nanti tren untuk PPh badan mungkin juga akan dikoreksi karena adanya policy baru ini,” jelas Sri Mulyani. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Baca Juga: Sekarang Ada Fitur e-SKTD di DJP Online! Sudah Tahu?
  • Penerimaan PPN

Pada Juli 2020, penerimaan PPN dalam negeri terkontraksi 5,10%. Kinerja ini membaik dibandingkan dengan capaian pada Juni 2020 yang terkontraksi 27,38%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, performa ini menunjukkan adanya sinyal pemulihan.

“Ini ada harapan,” katanya. Simak pula artikel ‘Realisasi PPN Minus 12%, Sri Mulyani: Ini Menggambarkan Denyut Ekonomi’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

  • Pengumuman Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok akan kembali naik tahun depan. Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah aspek untuk memformulasikan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan.

Baca Juga: Hanya 75% Penerima Insentif Pajak yang Laporkan Realisasi, Anda Sudah?

"Kalau secara historis biasanya kita, Kementerian Keuangan, mengumumkan akhir September atau awal Oktober. Saya kira ini akan konsisten dengan sebelum-sebelumnya," katanya. (DDTCNews)

  • Kenaikan Restitusi Dipercepat

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut realisasi restitusi dipercepat hingga Juli 2020 secara agregat tumbuh sebesar 33% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, pertumbuhan restitusi pajak dipercepat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan restitusi karena upaya hukum dan restitusi normal.

"Sepertinya sudah mulai kelihatan, restitusi yang dipercepat ini insentif yang diberikan sudah dimanfaatkan wajib pajak sehingga komposisi restitusi dipercepat tumbuh lebih cepat dibanding restitusi normal ataupun restitusi karena hukum," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Pemerintah Santai Hadapi Penerimaan Pajak yang Anjlok 36 Persen
  • Tidak Ada Perubahan Pagu

Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan penambahan diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30% menjadi 50% tidak akan berdampak pada penambahan pagu insentif pajak untuk dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Suryo mengatakan penambahan diskon angsuran tersebut akan memanfaatkan pagu seluruh insentif pajak yang telah dialokasikan dengan total senilai Rp120,61 triliun. Dia meyakini alokasi tersebut mencukupi untuk memberikan diskon angsuran PPh Pasal 25 hingga akhir tahun. (DDTCNews)

  • Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020 akan berada di rentang minus 2% hingga 0%. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun diproyeksi berada di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2%.

Baca Juga: Soal NIK dalam Faktur Pajak, DJP: Kami Ingin Semua Pengusaha Patuh

Sri Mulyani mengatakan proyeksi negatif tersebut disebabkan oleh belum pulihnya berbagai kegiatan ekonomi yang tercermin dari kinerja penerimaan pajak. Kontraksi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga menggambarkan belum pulihnya konsumsi masyarakat.

“Kalau konsumsi dan investasi masih di negative zone, meskipun pemerintah all out dari segi belanjanya, akan sangat sulit untuk masuk di dalam zona netral di 0% tahun 2020 ini,” katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Soal NIK Pembeli dalam Faktur Pajak, DJP: Buat Lebih Adil
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, APBN 2020, PPh Pasal 25, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Indra Kasman

Kamis, 27 Agustus 2020 | 01:23 WIB
Perubahan kebijakan pemerintah menaikkan discount PPh Pasal 25 menjadi 50% mulai masa pajak Juli 2020 patut diapresiasi. Dapat dimaknai bahwa pemerintah paham dan menerima kenyataan bahwa pandemi covid 19 berdampak signifikan kepada penurunan peredaran usaha bagi pelaku usaha. Kebijakan ini juga be ... Baca lebih lanjut

Monic Provi Dewinta

Rabu, 26 Agustus 2020 | 23:52 WIB
Dalam masa recovery perokonomian, memang masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak instan. Menurut saya, pada era digital ini pemerintah dapat meningkatkan tax enforcement dari jenis pajak transaksi elektronik maupun PMSE, untuk bisa membangkitkan realisasi penerimaan.
1
artikel terkait
Senin, 23 November 2020 | 19:01 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 23 November 2020 | 18:21 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Senin, 23 November 2020 | 18:09 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 23 November 2020 | 17:53 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 11:30 WIB
KOTA MALANG
Jum'at, 27 November 2020 | 10:45 WIB
INGGRIS