BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Deretan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/6/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan masih terkontraksi. Kenaikan diskon angsuran PPh Pasal 25 diperkirakan akan berpengaruh pada kinerja bulan-bulan selanjutnya. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/8/2020).
Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2020 senilai Rp 601,9 triliun atau 50,2% terhadap target dalam Perpres No. 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Realisasi tersebut sekaligus mencatatkan kontraksi 14,7% secara tahunan. ‘Simak, Ini Realisasi Lengkap Penerimaan Perpajakan Per Juli 2020’.
Salah satu jenis pajak yang diwaspadai pemerintah adalah PPh badan. Berdasarkan data capaian bulanan, pada Juli 2020, penerimaan PPh badan minus 45,55%, lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya terkontraksi 38,12%. ‘Sri Mulyani: Korporasi di Indonesia Masih Alami Tekanan’.
“Korporasi di Indonesia masih mengalami tekanan,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, penerimaan PPh Pasal 21 juga diwaspadai pemerintah. Pada Juli 2020, pertumbuhannya negatif 20,38%. Kondisi itu berbanding berbalik dengan kinerja pada Juni 2020 yang mampu tumbuh positif 12,28%.
Selain mengenai penerimaan pajak, masih ada pula bahasan terkait dengan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Otoritas fiskal akan mengumumkan kenaikan tarif sekitar 2—3 bulan sebelum akhir tahun.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Selain kinerja korporasi di Indonesia yang masih mengalami tekanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan diskon angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% diproyeksi akan memengaruhi kinerja penerimaan PPh badan mulai Agustus 2020.
“Pemerintah memberlakukan policy baru yaitu diskon pajak korporasi masa 50%. Itu lebih besar dari yang 30% sebelumnya. Oleh karena itu, nanti tren untuk PPh badan mungkin juga akan dikoreksi karena adanya policy baru ini,” jelas Sri Mulyani. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)
Pada Juli 2020, penerimaan PPN dalam negeri terkontraksi 5,10%. Kinerja ini membaik dibandingkan dengan capaian pada Juni 2020 yang terkontraksi 27,38%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, performa ini menunjukkan adanya sinyal pemulihan.
“Ini ada harapan,” katanya. Simak pula artikel ‘Realisasi PPN Minus 12%, Sri Mulyani: Ini Menggambarkan Denyut Ekonomi’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok akan kembali naik tahun depan. Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah aspek untuk memformulasikan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan.
"Kalau secara historis biasanya kita, Kementerian Keuangan, mengumumkan akhir September atau awal Oktober. Saya kira ini akan konsisten dengan sebelum-sebelumnya," katanya. (DDTCNews)
Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut realisasi restitusi dipercepat hingga Juli 2020 secara agregat tumbuh sebesar 33% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, pertumbuhan restitusi pajak dipercepat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan restitusi karena upaya hukum dan restitusi normal.
"Sepertinya sudah mulai kelihatan, restitusi yang dipercepat ini insentif yang diberikan sudah dimanfaatkan wajib pajak sehingga komposisi restitusi dipercepat tumbuh lebih cepat dibanding restitusi normal ataupun restitusi karena hukum," katanya. (DDTCNews)
Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan penambahan diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30% menjadi 50% tidak akan berdampak pada penambahan pagu insentif pajak untuk dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Suryo mengatakan penambahan diskon angsuran tersebut akan memanfaatkan pagu seluruh insentif pajak yang telah dialokasikan dengan total senilai Rp120,61 triliun. Dia meyakini alokasi tersebut mencukupi untuk memberikan diskon angsuran PPh Pasal 25 hingga akhir tahun. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020 akan berada di rentang minus 2% hingga 0%. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun diproyeksi berada di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2%.
Sri Mulyani mengatakan proyeksi negatif tersebut disebabkan oleh belum pulihnya berbagai kegiatan ekonomi yang tercermin dari kinerja penerimaan pajak. Kontraksi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga menggambarkan belum pulihnya konsumsi masyarakat.
“Kalau konsumsi dan investasi masih di negative zone, meskipun pemerintah all out dari segi belanjanya, akan sangat sulit untuk masuk di dalam zona netral di 0% tahun 2020 ini,” katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)
