SE-07/2020

Dirjen Pajak Janji Pengawasan Lebih Adil & Akuntabel Sesuai Data

Redaksi DDTCNews | Senin, 02 Maret 2020 | 16:22 WIB
Dirjen Pajak Janji Pengawasan Lebih Adil & Akuntabel Sesuai Data

Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas pajak menjanjikan pengawasan yang lebih adil dan akuntabel berdasarkan data terhadap wajib pajak. Apalagi, DJP sudah menerbitkan Surat Edaran No. SE-07/PJ/2020 setelah mengubah tugas dan fungsi KPP Pratama.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pendekatan kewilayahan yang dilakukan DJP pada dasarnya mengklasifikasi wajib pajak (WP) ke dalam dua golongan atau segmentasi, yaitu WP strategis dan WP lainnya.

"WP strategis yaitu WP yang memberikan kontribusi signifikan. Jadi, secara garis besar untuk penerimaan pajak secara nasional ada dua kelompok besar, yaitu WP strategis dan WP lainnya," katanya di Kantor KPP Pratama Sawah Besar, Senin (2/3/2020).

Baca Juga:
Telanjur Ajukan Pbk Tapi Masih Salah Kode Pajak, DJP Beri Solusi Ini

Suryo menjelaskan untuk WP strategis ini menjadi penentu kinerja penerimaan DJP dengan porsi sebesar 85% dari total setoran pajak. Kelompok WP strategis ini dikumpulkan dalam empat golongan kantor pajak.

Pertama, WP yang terdaftar pada KPP di Kanwil DJP WP besar (Large Tax Office/LTO). Kedua, WP yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Ketiga, WP yang terdaftar pada KPP Madya. Keempat, WP yang di bawah Seksi Waskon II di KPP Pratama. Simak artikel ‘Per Maret 2020, Waskon II KPP Pratama Fokus ke Wajib Pajak Strategis’.

Mantan Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak ini mengharapkan perubahan cara kerja pada level KPP Madya dan Pratama mampu memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih optimalkan. Dengan artian, WP mendapat perlakukan yang lebih adil dan akuntabel.

Baca Juga:
Laporan Keuangan Diaudit Akuntan Publik, Dilampirkan Saat Lapor SPT?

"Harapan kami bahwa dengan segmentasi dan pengawasan perpajakan seperti ini, khususnya untuk WP strategis, minimal 85% penerimaan nasional dapat kita lakukan pengawasan dengan lebih fair dan akuntabel dengan basis data yang sudah disiapkan," ungkap Suryo.

Perlakuan yang lebih adil dan transparan ini, menurut Suryo, tidak hanya berlaku untuk WP strategis. Namun, WP lainnya juga diberikan perlakuan yang sama dalam rangka mengamankan porsi sekitar 15% dari total penerimaan pajak.

Dia menjamin cara kerja fiskus pada tahun ini akan lebih komprehensif dan terstandarisasi. Pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak akan berbasis data baik yang berasal dari internal DJP maupun data pihak ketiga yang diperoleh baik dari dalam dan luar negeri.

"Kami di kantor pusat bukan hanya mengubah cara berkerja tapi juga memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh KPP dalam melakukan pengawasan. Itu tidak hanya untuk WP strategis tapi juga untuk WP lainnya,” kata Suryo. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 13 April 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Telanjur Ajukan Pbk Tapi Masih Salah Kode Pajak, DJP Beri Solusi Ini

Sabtu, 13 April 2024 | 14:15 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Laporan Keuangan Diaudit Akuntan Publik, Dilampirkan Saat Lapor SPT?

Sabtu, 13 April 2024 | 13:45 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Lapor SPT Tahunan? Yang Wajib Pembukuan Lampirkan Laporan Keuangan

Sabtu, 13 April 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perpanjang SPT Tahunan, WP Badan Perlu Lampirkan 3 Dokumen Ini

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi