Beleid Baru! Dirjen Pajak Resmi Ubah Tugas & Fungsi KPP Pratama

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo resmi mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ditjen Pajak (DJP). Perubahan yang menjadi bagian dari strategi pendekatan berbasis kewilayahan ini berlaku mulai 1 Maret 2020.

Perubahan itu ditandai dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Beleid yang ditetapkan 20 Februari 2020 ini berlaku mulai 1 Maret 2020.

“Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan serta penggalian potensi pajak, perlu mengatur kembali tugas dan fungsi kantor KPP Pratama,” demikian bunyi salah satu pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip pada Jumat (28/2/2020).

Dalam beleid itu disebutkan berdasarkan diktum pertama angka 1 Keputusan Menteri Keuangan No.605/KMK.01/2015, Dirjen Pajak diberikan wewenang untuk menetapkan tugas dan fungsi eselon III ke bawah pada instansi vertikal di lingkungan DJP.

Dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-75/PJ/2020, tugas dan fungsi KPP Pratama yang dijabarkan dalam pasal 58 dan pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.01/2017 secara resmi diubah.

Salah satu tambahan tugas KPP Pratama adalah melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas ini sebelumnya tidak masuk.

Adapun tugas yang masih sama dengan beleid sebelumnya adalah melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, pajak tidak langsung lainnya, serta PBB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, fungsi KPP Pratama juga berubah. Dalam beleid baru, KPP Pratama menyelenggarakan 14 fungsi, yaitu:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
3. penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;
4. edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan wajib pajak, pengusaha kena pajak, atau objek pajak;
5. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;
6. pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
7. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan;
8. pemutakhiran basis data perpajakan;
9. pengenaan dan pengurangan PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi untuk permukaan bumi onshore, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral dan batubara, dan sektor lainnya;
10. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
11. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
12. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
13. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
14. pelaksanaan administrasi kantor. 

Terkait dengan perubahan ini, DJP berencana menggelar kick off perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama. Rencananya, acara yang akan berlangsung pada Senin, 2 Maret 2020 ini dihadiri oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

Selain mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama secara umum, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga mengubah tugas beberapa seksi yang ada di dalamnya. (kaw)