Berita
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Review
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 September 2020 | 18:16 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 17:07 WIB
ABDURRAHMAN WAHID:
Jum'at, 18 September 2020 | 16:51 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 09:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Direktur PKP DJP Ditetapkan Jadi KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP

A+
A-
1
A+
A-
1
Direktur PKP DJP Ditetapkan Jadi KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan (PKP) Ditjen Pajak (DJP) ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).

Penetapan itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.107/PMK.05/2020. KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP mendapat penugasan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran subsidi pajak DTP yang berasal dari bagian anggaran BUN.

“KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP … berwenang untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi PPK [Pejabat Pembuat Komitmen] dan PPSPM [Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar],” demikian bunyi penggalan Pasal 5 ayat (2) PMK tersebut. Simak artikel ‘Sri Mulyani Rilis PMK Pertanggungjawaban Pajak DTP’.

Baca Juga: DJP akan Pangkas Ketimpangan Stuktural-Fungsional

Belanja subsidi pajak DTP disahkan melalui pengesahan belanja subsidi oleh KPA BUN Subsidi Pajak DTP dan dibebankan kepada daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) BUN badan anggaran (BA) 999.07. BA 999.07 sendiri adalah subbagian anggaran BUN pengelolaan belanja subsidi.

Di tengah pandemi, belanja subsidi pajak DTP yang digelontorkan harus berlandaskan pada APBN atau APBN perubahan. Namun, jika ada kebutuhan untuk menggeser anggaran untuk penyediaan alokasi anggaran belanja subsidi pajak DTP, hal tersebut bisa dilakukan.

Pergeseran harus berlandaskan pada tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada BA 999.08 yang merupakan subbagian anggaran BUN pengelolaan belanja lainnya atau ketentuan lain mengenai pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Realisasi Baru 18%, Insentif Pajak Diyakini Capai Target Rp120 Triliun

Dalam menggeser alokasi anggaran, KPA perlu menyampaikan usulan revisi anggaran atau penerbitan DIPA BUN kepada Dirjen Anggaran dengan dokumen pendukung berupa term of reference (TOR) untuk tiap output kegiatan, rincian anggaran biaya, hasil reviu rapat pengawas internal pemerintah (APIP), dan data lain yang dinilai relevan.

KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP menatausahakan data dan informasi realisasi Pajak DTP sehubungan insentif pajak DTP, baik terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 maupun stimulus untuk wajib pajak yang terdampak.

Berdasarkan data dan informasi realisasi Pajak DTP, KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP menyusun rekapitulasi laporan realisasi Pajak DTP yang disertai berita acara. Rekapitulasi disusun berdasarkan data dari direktorat terkait pada DJP.

Baca Juga: Bersengketa di Pengadilan Pajak, DJP dan DJBC Lebih Sering Kalah

Berdasarkan rekapitulasi itu, KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP memproses pengesahan pendapatan pajak DTP dan belanja subsidi Pajak DTP. Sesuai Pasal 6 PMK tersebut, KPA Pendapatan Pajak DTP dijabat oleh Sekretaris DJP.

Berdasarkan rekapitulasi, PPK diwajibkan melakukan pengujian formal dan material atas kelengkapan dan kebenaran tagihan belanja subsidi pajak DTP pada DIPA BUN. Bila tagihan dinyatakan benar, PPK perlu menerbitkan surat setoran pajak DTP, menyusun surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), dan menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) belanja subsidi pajak DTP.

PPSPM pun menindaklanjuti SPP dengan melakukan pengujian formal terhadap kelengkapan administrasi dan ketersediaan anggaran belanja subsidi pajak DTP. SPP yang dinyatakan benar ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Baca Juga: Ada Pengawasan Berbasis Wilayah, Ini Alur Kerja Baru KPP Pratama

"SPM belanja subsidi pajak DTP ... bersifat perintah pengesahan pendapatan pajak DTP dan belanja subsidi pajak DTP,” demikian bunyi Pasal 10 ayat (4) PMK tersebut.

SPM dari PPSPM pun ditindaklanjuti oleh KPPN melalui penelitian dan pengujian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KPPN dapat menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja pajak subsidi DTP yang sifatnya adalah pengesahan terhadap pendapatan pajak DTP dan belanja subsidi pajak DTP.

Nantinya, SPM yang telah diterbitkan SP2D bakal menjadi landasan KPA untuk mengakui dan mencatat realisasi belanja subsidi pajak DTP. PMK ini juga menjadi landasan untuk pertanggungjawaban pendapatan pajak DTP dan belanja subsidi pajak DTP sebagaimana diatur dalam PMK No. 28/2020 dan PMK No. 86/2020. (kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Pemerintah Bakal Terbitkan 4 Aturan Turunan UU

Topik : PMK 107/2020, pajak DTP, DTP, insentif pajak, Kemenkeu, DJP, KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 September 2020 | 14:33 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Kamis, 17 September 2020 | 13:45 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 17 September 2020 | 11:37 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 17 September 2020 | 10:38 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Minggu, 20 September 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 20 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 10:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Minggu, 20 September 2020 | 08:01 WIB
KABUPATEN KARANGANYAR
Minggu, 20 September 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK