AUDIT KEUANGAN NEGARA

Terima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPK Mulai Lakukan Audit

Muhamad Wildan
Senin, 03 April 2023 | 10.00 WIB
Terima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPK Mulai Lakukan Audit

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 unaudited dari pemerintah.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan penyusunan LKPP, laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL), dan laporan keuangan bendahara umum negara 2022 kini menjadi menantang seiring dengan dimulainya penggunaan modul Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti).

"Pemerintah harus dapat menjamin penggunaan Sakti dalam proses penyusunan LKKL ini tidak akan mengurangi kualitas LKKL yang dihasilkan," ujar Isma, dikutip pada Senin (3/4/2023).

Dengan sistem tersebut, lanjut Isma, pemerintah mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN pada seluruh kementerian/lembaga.

Tantangan dalam penyusunan LKPP 2022 juga timbul akibat penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), penyaluran dana bagi hasil secara nontunai melalui treasury deposit facility, dan penggabungan 5 K/L menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut BPK sudah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut terhadap LKPP yang disampaikan pemerintah dalam 6 tahun terakhir ini.

Menurutnya, opini WTP atas LKPP 2016 hingga LKPP 2021 merupakan kualitas yang perlu untuk terus dipertahankan pemerintah dalam menjaga keuangan negara.

"Harapan pemerintah, komunikasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan BPK dapat terus dipertahankan," tutur Sri Mulyani.

Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menuturkan BPK akan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengenai hasil pemeriksaan sebelumnya, Daniel meminta pemerintah untuk berupaya mencegah timbulnya permasalahan berulang.

"Saya mengharapkan inspektorat K/L atau BPKP dapat melaksanakan perannya secara optimal untuk mengatasi permasalahan berulang tersebut," ujar Daniel. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.