BERITA TERKINI
Ilustrasi. Tenaga kesehatan memperlihatkan vaksin Covid-19 dosis ketiga kepada warga saat vaksinasi booster Covid-19 di RSU Tangsel, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (12/1/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menerbitkan PMK 226/2021 yang memuat perpanjangan waktu pemberian fasilitas insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan fasilitas pajak penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan sampai dengan akhir Juni 2022.
Dalam Siaran Pers Nomor SP- 3/2022, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan perpanjangan periode insentif ini diberikan karena pemerintah memahami penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional belum berakhir sepenuhnya.
“Bahkan kasus varian omicron jumlahnya semakin bertambah di Indonesia, sehingga perlu diatur kembali insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi dan fasilitas PPh bagi nakes (tenaga kesehatan),” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/1/2022).
Melalui PMK 226/2021, pemerintah memberikan 2 jenis fasilitas insentif, yaitu fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan fasilitas PPh. Insentif PPN tidak dipungut dan ditanggung pemerintah diberikan kepada 3 pihak dalam kegiatan penanganan pandemi Covid-19
Pertama, pihak tertentu meliputi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yaitu pihak yang memberikan sumbangan barang kena pajak (BKP) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
Insentif diberikan atas impor atau perolehan BKP berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, serta peralatan perawatan pasien
Kedua, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.
Ketiga, wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat.
Insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 diberikan juga kepada 3 pihak. Pertama, pihak tertentu meliputi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yaitu pihak yang memberikan sumbangan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
Insentif diberikan atas pembelian barang berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, serta peralatan perawatan pasien
Kedua, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas pembelian bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.
Ketiga, pihak ketiga yaitu pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain untuk penanganan pandemi covid-19 yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi kepada pihak tertentu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
“Insentif PPN dan PPh yang diberikan juga termasuk untuk impor, perolehan, maupun pembelian vaksin booster, sehingga vaksin booster dapat dinikmati gratis oleh seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Neilmaldrin.
Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif PPh final sebesar 0% atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan (seperti dokter dan perawat) serta tenaga pendukung kesehatan (seperti tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, dan tenaga pemulasaran jenazah).
Tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lainnya, dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0%. (kaw)
