BERITA TERKINI
Warga melihat etalase berisi unit ruang apartemen di kawasan Pondok cabe, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (10/10/2010). Memamerkan unit ruang apartemen secara terbuka menjadi strategi pengembang dalam memasarkan produk properti dalam menarik pemebli. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah kembali memperpanjang periode insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas rumah ditanggung pemerintah (DTP) hingga tahun depan.
Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Eka Jaya mengatakan pemulihan sektor properti masih membutuhkan stimulus pajak dari pemerintah. Menurutnya, perpanjangan insentif PPN rumah DTP akan melengkapi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memberikan kelonggaran uang muka atau down payment (DP) 0% untuk rumah hingga Desember 2022.
"Salah satu harapan besar kami PPN bisa disinkronkan dengan LTV [Loan to Value] 100% sehingga program DP 0% dengan PPN 0% bisa dikawinkan seperti vaksin dan masker," katanya, dikutip Kamis (28/10/2021).
Bambang mengatakan pemulihan sektor properti tidak bisa secepat sektor usaha lain di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan stimulus yang besar agar masyarakat kembali yakin untuk membeli produk properti termasuk rumah.
Menurutnya, pemerintah dan BI sebagai otoritas moneter perlu menyinkronkan kebijakan agar dampaknya terasa lebih besar. Misalnya pada sektor properti, relaksasi DP hingga 0% juga perlu berjalan beriringan dengan insentif PPN DTP.
"[Insentif] PPN itu langsung dirasakan oleh konsumen karena secara tidak langsung ini menjadi diskon besar," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui PMK 103/2021 mengatur insentif PPN DTP berlaku atas rumah tapak atau rumah susun yang diserahterimakan paling lambat 31 Desember 2021, dari yang semula berakhir 31 Agustus 2021. Insentif tersebut menjadi bagian dari insentif usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional.
Insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, sedangkan insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.
Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rumah susun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.
Adapun hingga 22 Oktober 2022, realisasi insentif PPN rumah DTP mencapai Rp640 miliar yang diberikan kepada konsumen melalui 768 penjual.
Sementara itu, BI telah mengumumkan untuk melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti. Aturan tersebut berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria non-performing loan atau non-performing financing tertentu, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2022.
Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan membuka peluang pelonggaran kredit untuk properti tersebut diperpanjang hingga 2023. (sap)
