Skema Cap & Tax dalam Pengenaan Pajak Karbon Dinilai Tepat

JAKARTA, DDTCNews – Pengenaan pajak karbon yang dikombinasikan dengan perdagangan karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dinilai tepat untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.  

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji berpendapat skema cap and tax cukup tepat. Dengan skema ini, jika entitas tidak dapat membeli izin emisi (SIE) atau sertifikat penurunan emisi (SPE) atas emisi di atas batasan (cap) seluruhnya maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon.

“Menurut saya sudah tepat. Pemerintah akhirnya menyesuaikan penerapan pajak karbon ini dengan peta jalan karbon di Indonesia, yakni tentang kebijakan lingkungan, energi baru terbarukan, dan energy mixed-nya," katanya dalam program Hot Economy, Jumat (8/10/2021).

Bawono mengatakan dinamika penerapan pajak karbon di berbagai negara di dunia tidak pernah mudah karena pemerintah biasanya memilih pajak karbon atau perdagangan karbon. Pajak karbon lebih berorientasi pada penerimaan, sedangkan perdagangan karbon menitikberatkan pada pergeseran ke arah energi yang lebih ramah lingkungan.

Di Indonesia, pemerintah memilih untuk menggabungkan kedua hal tersebut. Skema tersebut dianggap mampu menjawab kekhawatiran dunia usaha tentang pajak karbon yang berpotensi menyebabkan beban biaya terlalu besar.

Dalam kesempatan itu, Bawono juga menyoroti penggunaan penerimaan negara yang terkumpul dari pengenaan pajak karbon. Menurutnya, penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai riset energi terbarukan atau diarahkan langsung kepada masyarakat yang terdampak.

Bawono menilai pemilihan PLTU batu bara sebagai sektor pertama yang dikenakan pajak karbon mulai 1 April 2022 juga tepat. Menurutnya, PLTU batu bara menjadi sektor yang paling siap karena telah menjalani uji coba perdagangan karbon sukarela.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut pajak karbon menjadi langkah penting untuk mewujudkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon.

Sesuai dengan target Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian ESDM akan menentukan batasan (cap) pajak karbon. Dia memberi ilustrasi jika PLTU di Indonesia secara rata-rata membutuhkan 1 kilogram batu bara untuk menghasilkan 1 kwh listrik dan cap-nya 0,9 kilogram, artinya yang akan dikenakan pajak hanya 0,1 kilogram.

Soal tarif yang ditetapkan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e), menurut Dadan, hal tersebut juga sejalan dengan uji coba perdagangan karbon sukarela yang berjalan saat ini senilai US$2 per ton atau sekitar Rp28 per kilogram.

“Kami lihat dari uji coba ini tidak ada perubahan dari tarif listrik. Kalau pada 1 April 2022 bisa berjalan dengan tetap seperti uji coba, ini langkah yang sangat baik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengaku akan mengikuti ketentuan mengenai pajak karbon yang ditetapkan pemerintah. Namun, dia masih mengamati dinamika ketentuan pajak karbon setelah UU HPP disahkan DPR.

"Terus terang kami sedang menghitung. Apalagi, pada pertambangan batubara, dalam waktu dekat ada perubahan rezim royati yang akan ditingkatkan. Jadi, ini dampaknya akan signifikan," katanya. 

Terkait dengan penerapan pajak karbon, DDTCNews mengadakan debat berhadiah uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000). Sampaikan pendapat Anda paling lambat Senin, 11 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB pada artikel ‘Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!’.(kaw)