BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menyelenggarakan tax amnesty sepanjang dirinya masih menjabat sebagai menteri keuangan.
Menurut Purbaya, tax amnesty merupakan kebijakan yang berbahaya bagi pegawai di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). Menurutnya, banyak pejabat DJP yang diperiksa oleh kejaksaan terkait dengan penyelenggaraan tax amnesty.
"Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty. Jadi, ke depan, mungkin kita enggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi, teman-teman bisnis, bayar pajak yang betul. Kami enggak akan adakan amnesty lagi," katanya, Senin (11/5/2026).
Purbaya menambah bahwa tax amnesty menimbulkan kerentanan bagi pegawai DJP. Menurutnya, pegawai DJP berpotensi disogok sehubungan dengan penyelenggaraan program tersebut.
"[Tax amnesty] menimbulkan kerentanan bagi pegawai pajak saya. Bisa disogok. Bisa juga enggak disogok, tapi diperiksa terus. Saya lihat kasihan orang-orang itu," ujarnya.
Bila pemerintah kembali menyelenggarakan program tax amnesty, lanjut Purbaya, berarti dirinya sudah dipecat. "Selama saya jadi menteri keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Kalau dilakukan berarti gue dipecat," tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyelenggarakan tax amnesty setidaknya sebanyak 2 kali. Tax Amnesty Jilid I diselenggarakan pada Juli 2016 hingga Maret 2017 sesuai dengan UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.
Sementara itu, Tax Amnesty Jilid II atau program pengungkapan sukarela (PPS) diselenggarakan pada Januari 2022 hingga Juni 2022 sesuai dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). (rig)
