BERITA TERKINI
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan sambutan dalam webinar internasional Designing the Optimum Ecosystem of Pension, Rabu (21/10/2020). (foto: Kemenkeu)
JAKARTA – Pemerintah berencana mereformasi program pensiun untuk membangun sistem yang mampu menyeimbangkan antara keterjangkauan pembiayaan dan kecukupan manfaat, serta keberlanjutan program.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan reformasi struktural di bidang ekonomi sangat penting untuk dilakukan. Menurutnya, reformasi di bidang pensiun merupakan salah satu bagian dari reformasi struktural yang harus dilakukan tersebut.
“Reformasi yang dapat mendorong negara kita mendapatkan prospek pertumbuhan menengah dan panjang adalah dengan reformasi pensiun, yang masih terus kita cari bentuknya,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (22/10/2020).
Suahasil menilai pencarian sistem pensiun yang baik menjadi sangat penting karena berhubungan erat dengan pekerja. Dalam hal ini, pensiun berkaitan erat dengan jaminan sosial, baik pekerja di bidang pemerintahan maupun swasta.
Saat ini terdapat tiga lembaga besar yang mengelola dana pensiun di Indonesia yaitu PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga institusi swasta seperti Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menuturkan Indonesia sangat membutuhkan reformasi pensiun. Hal ini disebabkan karakter manusia lanjut usia yang secara natural membutuhkan perhatian lebih untuk kelangsungan hidupnya.
Misal, lansia memiliki prevalensi disabilitas yang lebih tinggi, lebih rentan miskin, dan terekspos gangguan kesehatan yang besar. Untuk itu, perlu ada sistem yang mampu menyeimbangkan antara keterjangkauan pembiayaan dan kecukupan manfaat, serta keberlanjutan program.
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan melalui reformasi desain, tata kelola, transparansi, dan strategi alokasi aset kelolaan dana pensiun, serta penguatan dan penyempurnaan regulasi agar lebih harmonis. Bila reformasi ini tidak dilaksanakan, dana pensiun Indonesia pada 2045 hanya 13% dari PDB.
Selain itu, reformasi pensiun harus menjawab berbagai tantangan seperti melindungi masa tua para pekerja informal. Saat ini, hampir semua pekerja informal—yang jumlahnya sekitar 60% dari total pekerja—tidak tercakup oleh program perlindungan pendapatan pensiun.
Tantangan lainnya adalah meningkatkan kecukupan program pensiun, penegakan program pensiun, serta memperdalam sistem keuangan melalui dana pensiun. Adapun skema penggunaan dana pensiun oleh pemerintah dalam pendalaman sistem keuangan ini belum terbentuk. (rig)
