JAKARTA, DDTCNews — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat cakupan pendataan pada Sensus Ekonomi 2026 sudah mencapai 90,88% dari prelist awal.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa terdapat beberapa provinsi yang capaian sensusnya sudah melampaui 100% dari prelist awal.
"Menuju Agustus akhir, kami terus menyisir kualitas. Cakupannya tidak boleh ada yang terlewat. Kalau sudah menembus 100% dari prelist bukan berarti berhenti. Kami memastikan di lapangan tidak ada yang belum tercatat," katanya, Senin (10/8/2026).
Amalia pun meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung proses sensus sehingga data ekonomi di daerah dimaksud lengkap dan akurat. Nanti, data tersebut bisa digunakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan.
"Ini nantinya manfaatnya kembali lagi ke bapak ibu kepala daerah untuk kemudian bisa menyusun kebijakan yang lebih berbasis data terkini dan lengkap," ujar Amalia.
Sebagai informasi, sensus ekonomi diselenggarakan oleh BPS secara rutin setiap sepuluh tahun sekali. Tahun ini, sensus ekonomi digelar melalui pengisian kuesioner secara mandiri pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 serta secara door-to-door pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Namun, penyelenggaraan sensus ekonomi diketahui terkendala oleh kekhawatiran masyarakat soal penggunaan data untuk kepentingan perpajakan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Amalia sebelumnya menegaskan bahwa seluruh data yang diterima dalam Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk kepentingan statistik semata.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data akan kami jaga sebaik-baiknya," tutur Amalia pada bulan lalu.
Data sensus akan digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran.
"Data yang dihasilkan akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan berbasis pada data yang lengkap serta mutakhir," kata Amalia. (rig)
