BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Terbitnya beleid baru terkait fasilitas tax allowance menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (19/2/2020).
Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu.
Salah satu fasilitas yang diberi, tidak berubah dari beleid sebelumnya, yaitu pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan 6 tahun masing-masing 5% per tahun.
Nah, dalam beleid itu, otoritas memberikan bab khusus terkait persyaratan dan tata cara penetapan nilai aktiva tetap berwujud. Untuk aktiva tetap berwujud termasuk tanah, ada tiga ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas.
Pertama, diperoleh dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal dari negara lain. Kedua, tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau izin usaha yang diterbitkan lembaga OSS sebagai dasar pemberian fasilitas. Ketiga, dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama.
“Aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha utama … juga meliputi aktiva tetap berwujud penunjang utama yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama yang dimaksud,” berikut bunyi penggalan pasal 4 ayat (3) beleid tersebut.
Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti mengenai pengenaan pajak atas transaksi elektronik atau digital. Rencana ini masuk dalam rancangan omnibus law perpajakan yang sudah disodorkan pemerintah kepada DPR.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2020 disebutkan aktiva tetap berwujud tanah yang tidak bisa mendapat fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% adalah aktiva tetap berwujud yang diperoleh melalui sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) atau sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) sebelum hak opsi atas aktiva tersebut dilakukan.
“Nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto … ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak,” demikian bunyi pasal penggalan pasal 5 beleid itu. (DDTCNews)
Pedagang, penyedia jasa, dan/atau pelaku perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang sudah memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia akan dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-Undang PPh yang berlaku.
Untuk pelaku usaha asing yang tidak jadi atau belum jadi BUT akan tetap dikenai PPh berdasarkan kehadiran ekonomi signifikan (significan economic presence). Ketentuan ini mempertimbangkan omzet usaha, penjualan di Indonesia, dan jumlah pengguna aktif media digital. (Kompas)
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengaku kesulitan memajaki transaksi elektronik antarnegara. Pemerintah tengah menyusun aturan main terkait dengan tata cara memungut PPN dari transaksi jasa dan barang tak berwujud lintas negara. Tiga negara menjadi rujukan otoritas untuk bisa memungut PPN dari transaksi digital.
Suryo menjelaskan tiga negara yang sudah mempunyai skema pemungutan PPN atau pajak penjualan atas layanan digital adalah Australia, Malaysia dan Singapura yang efetif berlaku tahun ini. Rumusan terobosan kebijakan tersebut akan menjadi salah satu poin dalam omnibus law perpajakan. Baca artikel ‘OECD: PPN Ekonomi Digital Sudah Dikenakan di Lebih dari 50 Negara’. (Kompas/DDTCNews)
Corporate Communication Google Indonesia Jaso Tedjasukmana mengatakan perusahaan telah mengubah mekanisme penagihan dengan menggunakan mata uang lokal bagi pelanggan produk iklan Google. Perubahan ini dinilai menjadi awal dari model bisnis baru untuk mendukung perkembangan usaha Google di Indonesia. (Kompas)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan perluasan basis pajak untuk UMKM dilakukan dengan pendekatan edukasi. UMKM akan dibina secara persuasif dan didorong untuk masuk sistem administrasi pajak.
Hestu menyebutkan kegiatan pengawasan kepada UMKM juga akan dilakukan secara berbeda oleh otoritas pajak. Dia menuturkan konteks pengawasan fiskus kepada UMKM dilakukan dalam bentuk pendampingan bisnis.
Data DJP pada 2019 menunjukan jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran melalui skema PPh final 0,5% sebanyak 2,3 juta wajib pajak. Jumlah ini naik 23% dari periode 2018. Adapun jumlah penambahan wajib pajak yang membayar pajak lewat PP No.23/2018 mencapai 433.513 wajib pajak.
Sebagian besar yang menikmati fasilitas fiskal ini adalah wajib pajak orang pribadi. Dari total jumlah wajib pajak yang sebanyak 2,3 juta, sebanyak 2 juta wajib pajak merupakan orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan yang memanfaatkan fasilitas PPh final pada tahun lalu hanya 257.738 wajib pajak. (Kontan/DDTCNews) (kaw)
