Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

OECD: PPN Ekonomi Digital Sudah Dikenakan di Lebih dari 50 Negara

A+
A-
2
A+
A-
2
OECD: PPN Ekonomi Digital Sudah Dikenakan di Lebih dari 50 Negara

Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) José Ángel Gurría. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia memasukkan skema pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi ekonomi digital dalam rancangan omnibus law. Bagaimana sebenarnya perkembangan dari sisi global?

Hal ini diungkapkan Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) José Ángel Gurría dalam dokumen laporan yang akan disampaikan pada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 22—23 Februari 2020 di Riyadh, Arab Saudi. Unduh dokumennya di sini.

Gurría mengatakan ada kemajuan signifikan dalam implementasi solusi yang direkomendasikan untuk pengumpulan PPN yang efektif pada perdagangan online. Selain mendukung penerapan standar-standar ini, pedoman terperinci telah dikembangkan untuk mengadaptasi solusi terhadap tantangan yang muncul dari ekonomi digital.

Baca Juga: Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

“Lebih dari 50 negara di seluruh dunia telah menerapkan standar ini, dengan hasil yang sangat positif dalam hal kepatuhan dan pendapatan tambahan yang dikumpulkan,” katanya, seperti dikutip dalam dokumen tersebut, Selasa (18/2/2020).

Panduan dari OECD tersebut, sambung Gurría, berfokus pada pelaporan dan kewajiban pengumpulan PPN untuk marketplaces dan platform digital lainnya. Pekerjaan saat ini berfokus pada ekonomi sharing and gig economies.

Uni Eropa melaporkan pertumbuhan konstan pendapatan PPN yang dikumpulkan dari langkah-langkah ini. Pada 2015, PPN yang dikumpulkan senilai €3 miliar. Nilai tersebut kemudian meningkat menjadi lebih dari €4,5 miliar (sekitar Rp66,7 triliun) pada 2018.

Baca Juga: Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

Australia melaporkan AU$728 juta pendapatan baru yang dikumpulkan dari penerapan standar OECD pada penjualan layanan dan produk digital secara online selama dua tahun pertama operasi mereka. Afrika Selatan telah mengumpulkan ZAR3 miliar atau sekitar US$210 juta dalam lima tahun pertama.

Gurría mengatakan untuk mendukung negara-negara berkembang yang ingin menerapkan standar-standar ini, Sekretariat OECD telah berkomitmen untuk mengembangkan perangkat regional (regional toolkits).

Perangkat ini, sambungnya, akan memberikan panduan praktis dan terperinci lebih lanjut untuk penerapan standar PPN yang disepakati secara internasional dan solusi praktik terbaik yang ditargetkan di negara-negara berkembang.

Baca Juga: Pakai NPPN? Sekarang Bisa Beritahukan Lewat 2 Saluran Kring Pajak Ini

Toolkits akan dikembangkan dalam proses inklusif, yang melibatkan semua otoritas pajak yang tertarik serta semua organisasi internasional dan regional yang relevan,” imbuhnya.

Proyek Amerika Latin dan Karibia diluncurkan pada Desember 2019, bekerja sama dengan World Bank Group (WBG), InterAmerican Development Bank (IDB), dan the Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT). Proyek serupa untuk Asia-Pasifik akan diluncurkan pada awal 2020. (kaw)

Baca Juga: Swiss Terapkan Tarif Pajak Minimum 15% Mulai Januari 2024
Topik : PPN, pajak digital, OECD, ekonomi digital

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 10 Januari 2022 | 09:00 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UU PERPAJAKAN

Lengkap! Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan, Unduh di Sini

Minggu, 09 Januari 2022 | 12:00 WIB
BAHRAIN

Mulai 1 Januari 2022, Tarif PPN Resmi Naik 2 Kali Lipat

Sabtu, 08 Januari 2022 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Penjualan Makanan Dihapus, Negara Siap Kehilangan Penerimaan

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan