JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyiapkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui rekening untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mengurangi potensi korupsi. Mekanisme tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada awal 2027.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bansos nantinya disalurkan melalui rekening atau transaksi nontunai.
"Semua akan transparan dan terbuka, kami sepakat tidak ada lagi cash transfer, jadi semua cashless transaction. Ini juga untuk mengurangi korupsi," ujarnya, dikutip pada Senin (14/9/2026).
Luhut menjelaskan skema digitalisasi bansos masih disiapkan dan dikembangkan bersamaan dengan pembenahan basis data penerima bansos. Perbaikan data diperlukan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi inclusion error dan exclusion error.
Pada tahap awal penerapan digitalisasi bansos, pemerintah menyasar sekitar 50 juta masyarakat termiskin yang masuk dalam kategori desil 1-5.
"Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua masyarakat punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidinya langsung diberikan ke akun rekening rakyat," ucap Luhut.
Selain melalui rekening, pemerintah juga mempertimbangkan mekanisme lain untuk memastikan dana bansos digunakan sesuai peruntukannya. Salah satu yang menjadi perhatian ialah potensi penyalahgunaan dana bantuan untuk judi online (judol).
Menurut Luhut, salah satu alternatif yang dipertimbangkan ialah memberikan bansos dalam bentuk kupon. Kupon tersebut nantinya hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti listrik, beras, dan bensin.
"Nanti jangan disalahgunakan juga uang itu. Kita masih mikir apakah nanti diberikan berupa kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi mungkin hanya bisa buat bayar listrik, beras, bensin dan segala macam," kata Luhut.
Luhut menambahkan program digitalisasi penyaluran bansos telah diuji coba (stress test) di Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah itu, uji coba akan diperluas untuk menguji kesiapan tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum diterapkan secara lebih luas.
Sementara itu, pembenahan data penerima bansos akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah memperkirakan pembenahan data tersebut sudah mencapai 80% pada Oktober 2026.
Dengan demikian, penyaluran bansos melalui rekening ditargetkan mulai diuji coba pada kuartal I/2027.
"Kalau pendistribusian [bansos melalui rekening] kita uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib," tutup Luhut. (dik)
