Soal Rekening Massal, Purbaya: Anggaran Belum Pasti Rp11 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah belum mematangkan kebijakan pembukaan rekening massal secara gratis bagi warga negara Indonesia (WNI).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan belum menghitung kebutuhan dan dampak fiskal dari kebijakan tersebut, termasuk alokasi anggaran untuk menyediakan saldo minimum senilai Rp50.000 di tiap rekening.

"Belum pasti Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung, yang sudah punya [rekening bank] mungkin juga enggak dibukain [rekening baru]," ujarnya kepada awak media di Gedung Kemenkeu, dikutip pada Jumat (11/9/2026).

Merespons kabar yang beredar mengenai kebutuhan anggaran program pembukaan rekening massal yang mencapai Rp11 triliun, lanjut Purbaya, angka tersebut masih sebatas estimasi kasar.

Rencananya, pemerintah akan meminta Himbara membuka sebanyak 200 juta rekening. Namun, Purbaya menerangkan pemerintah perlu menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan kondisi dan struktur penduduk yang menjadi sasaran program tersebut.

"Semuanya masih angka kasar dan baru akan dihitung betul seperti apa. Kita lihat struktur penduduknya seperti apa. Yang saya tahu pasti orang yang membuat KTP langsung dibukakan rekening dan ditransfer uangnya ke situ," katanya.

Menurut Purbaya, program pembukaan rekening juga harus terarah, jangan sampai 1 orang nasabah justru memiliki dua rekening yang sama. Secara keseluruhan, pemerintah masih menyusun ketentuan teknis kebijakan pembukaan rekening massal ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya belum bisa memastikan kapan program tersebut bisa direalisasikan. Dia hanya menyampaikan APBN memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika program tersebut membutuhkan suntikan dana.

"Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai, tapi saya yakin enggak akan sampai Rp11 triliun," tutur Purbaya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta dua bank Himbara, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk bersiap membuka rekening bagi masyarakat secara masif.

Purbaya menjelaskan salah satu tujuan pemerintah membuka rekening secara luas tersebut ialah agar penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Dalam mematangkan rencana tersebut, pemerintah akan menggabungkan data dan informasi dari sejumlah lembaga, antara lain Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (rig)