Kucurkan Rp7 Triliun ke BPS, Purbaya Ingin DTSEN Segera Dibenahi

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) tengah memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) menyusul sorotan terhadap pemeringkatan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Purbaya mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 triliun kepada BPS pada tahun ini. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus ekonomi.

"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak lho ke BPS tahun ini," ujarnya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dikutip pada Kamis (27/8/2026).

Menurut Purbaya, BPS sebelumnya sempat meminta tambahan anggaran untuk membenahi DTSEN. Kemenkeu kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan harapan perbaikan data dapat segera dilakukan.

Dia mengatakan anggaran sekitar Rp7 triliun tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan DTSEN, tetapi juga mencakup pelaksanaan sensus ekonomi serta sejumlah program BPS lainnya.

"DTSEN dan sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun atau lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk untuk BPS," kata Purbaya.

Purbaya berharap perbaikan DTSEN dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan menjadi standar baku yang dapat digunakan pemerintah ke depan. Menurutnya, perbaikan diperlukan agar kesalahan dalam pemeringkatan dapat diminimalkan.

"Tahun depan seharusnya akan lebih baik. Kalau melakukan kesalahan satu atau dua kan biasanya selalu ada di survei ya, tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi," tegasnya.

Belakangan, pemeringkatan desil dalam DTSEN menjadi sorotan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Sejumlah masyarakat berpenghasilan rendah mengaku masuk ke dalam kelompok desil 9 atau 10 yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan keluarga secara relatif dibandingkan dengan keluarga lainnya. Dengan demikian, desil tidak menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga secara absolut.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Oleh karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," ujar Amalia. (dik)