Dibiayai Pajak, Luhut: Bangun SPPG Jangan Hanya Ikuti Logika Bisnis

JAKARTA, DDTCNews — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki tata laksana program makan bergizi gratis (MBG).

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan MBG selaku program unggulan presiden harus disalurkan secara tepat sasaran serta diawasi dengan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Satu hal yang ingin saya garisbawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," ujarnya, dikutip pada Minggu (23/8/2026).

Luhut mengatakan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) baru perlu diprioritaskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta di daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Menurut Luhut, pembangunan SPPG seharusnya tidak sekadar mengikuti logika bisnis dan dilaksanakan di lokasi yang paling mudah saja.

"Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," tutur Luhut.

Selain itu, DEN juga meminta BGN untuk menjaga standar kualitas dan kebersihan dalam pelaksanaan MBG. Penutupan SPPG yang belum memenuhi standar merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak Indonesia.

Ke depan, DEN berkomitmen untuk membantu perbaikan tata kelola dengan memberikan rekomendasi strategis sekaligus memperkuat digitalisasi sistem BGN.

Dengan integrasi digital, seluruh rantai pasok, kontrol kualitas makanan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG dapat dipantau secara langsung dan transparan.

"Untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," ujar Luhut.

Sebagai informasi, MBG telah dilaksanakan sejak tahun lalu dan ditargetkan terus disalurkan kepada para penerima manfaat pada tahun depan. Dalam RAPBN 2027, pemerintah telah mengusulkan anggaran MBG senilai Rp240 triliun. (rig)