Academy - EB - SPT PPh Badan 2026
[DDTCNews] Survei 2026
Perpajakan - Update Notif & Dekstop Sept 2026
[News] Banner Whatsapp Channel
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Program Dibiayai Pajak, BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Jumat, 11 September 2026 | 12.00 WIB
Program Dibiayai Pajak, BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG
<p>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (tengah). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.</p>

JAKARTA, DDTCNews — Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk mencoret 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan 1.653 sekolah dimaksud dicoret karena merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, bekerja sama dengan institusi nasional atau asing, atau telah mandiri secara finansial.

"Saya sebagai Kepala BGN hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat MBG," katanya, dikutip pada Jumat (11/9/2026).

Dengan dikeluarkannya 1.653 sekolah dimaksud, Sudaryono menjelaskan penyaluran MBG akan direalokasikan ke sekolah-sekolah yang belum menerima MBG.

Dari total 580.000 satuan pendidikan yang ada di Indonesia, tercatat masih ada sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum tercakup dalam program MBG.

"Kami menerima banyak surat permohonan dari sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini. Itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani secara bertahap sesuai dengan tahapan yang kami miliki," ujar Sudaryono.

Sudaryono menyampaikan penyaluran MBG akan diprioritaskan pada sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi seperti Maluku dan Papua.

"Di Maluku dan Papua ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah 3T yang tersebar di seluruh Indonesia," tuturnya.

Sudaryono menuturkan pembukaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada wilayah-wilayah prioritas tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan terukur agar pembukaan SPPG berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

Sebagai informasi, pajak masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara. Sepanjang semester I/2026, pajak menyumbang Rp1.035,7 triliun, atau 71% dari realisasi pendapatan negara senilai Rp1.459,4 triliun.

Pajak yang terkumpul kemudian digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program yang sudah ditetapkan dalam APBN 2026, salah satunya program MBG. Adapun realisasi belanja negara untuk MBG semester I/2026 sudah Rp101,1 triliun. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.