BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Hari ini Ditjen Pajak (DJP) merilis taxpayers charter atau piagam wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak akhirnya memiliki acuan mengenai hak yang bisa diperolehnya serta kewajiban yang harus dijalankannya.
Topik mengenai taxpayers charter menjadi bahasan media arus utama pada hari ini, Selasa (22/7/2025).
Peluncuran taxpayers charter sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini di kantor pusat DJP oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tak luput, perwakilan wajib pajak juga turut diundang sebagai simbol penegasan bahwa taxpayers charter disusun untuk memudahkan mereka dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Taxpayers charter berisi kodifikasi dan penyederhanaan atas hak dan kewajiban wajib pajak yang selama ini ketentuannya tersebar di ratusan regulasi, mulai dari peraturan menteri keuangan (PMK) hingga Undang-Undang (UU). Piagam tersebut akan berisi 8 hak dan 8 kewajiban wajib pajak.
Sederhananya, wajib pajak bisa mengacu kepada taxpayers charter untuk mengetahui apa saja hak yang diperolehnya dan kewajiban yang harus dijalankan.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan piagam wajib pajak bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban pajak bagi para wajib pajak.
"Ini bisa memastikan kepastian hukum daripada implementasi undang-undang perpajakan yang ada," katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan otoritas pajak di negara maju seperti Australia, AS, Kanada, dan lainnya sudah memiliki taxpayers charter-nya masing-masing.
Yon pun menuturkan taxpayers charter adalah kodifikasi dari beragam hak dan kewajiban perpajakan yang selama ini tersebar dalam banyak peraturan pajak, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri keuangan (PMK).
"Ini sebenarnya menunjukkan suatu komitmen dari DJP bahwa kami siap untuk memberikan hak wajib pajak. Di situ ada hak dan kewajiban yang setara. Namanya hubungan antara wajib pajak dan DJP tentu harus dalam equal footing," ujar Yon.
Di lingkup global, taxpayers charter sudah diadopsi oleh banyak yurisdiksi. Keberadaan piagam atau charter di berbagai negara memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan kekuasaan pemerintah dengan hak-hak warga negara. Dalam konteks pajak, kekuasaan yang perlu diseimbangkan adalah antara otoritas dengan wajib pajak.
Seperti apa sejarah pembentukan taxpayers charter di lingkup global? Baca 'Jalan Panjang Taxpayers Charter, Simbol Penegakan Hak-Hak Wajib Pajak'.
Selain informasi mengenai peluncuran taxpayers charter, ada juga bahasan lain yang diulas oleh media massa. Antara lain, modus penipuan coretax yang kembali marak, sosialisasi pemungutan pajak terhadap merchant di marketplace yang makin gencar, hingga kontribusi pajak penghasilan (PPh) yang merosot.
DJP menemukan banyak aksi penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak, termasuk penipuan yang dikaitkan dengan implementasi coretax system.
Oleh karena itu, DJP mengimbau wajib pajak selalu mewaspadai berbagai jenis modus penipuan yang mencatut nama otoritas. Contoh, penyadapan, penyamaran untuk mencuri data, serta penipuan yang memanfaatkan data media digital.
"Modus penipuan seperti phising, sniffing, dan social engineering kembali marak, termasuk yang dikaitkan dengan implementasi Coretax DJP," tulis DJP di media sosial. (DDTCNews)
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan membuka saluran khusus untuk melegalisasi sertifikat konsultan pajak.
Saat ini, pengajuan legalisasi sertifikat konsultan pajak sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui alamat pos-el (email) [email protected] dengan menyertakan scan PDF sertifikat konsultan pajak.
"Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui saluran layanan terbaru ini," sebut Direktorat PPPK di media sosial. (DDTCNews)
Penurunan tarif bea masuk Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% bisa berlaku sebelum 1 Agustus 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberlakuan tarif itu bergantung pada joint statement yang akan dikeluarkan oleh kedua negara.
Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang dengan Indonesia pada 15 Juli 2025. isinya, penurunan tarif impor menjadi 19% untuk barang-barang dari Indonesia.
Trump sendiri menegaskan akan ada lebih banyak kesepakatan yang sedang digarap, seiring dengan persyaratan yang lebih baik dengan mitra dagang dan jalan menuju pengurangan defisit perdagangan AS yang besar. (Kontan)
Penyelenggara marketplace akan segera ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online di marketplace tersebut.
Ketentuan penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak telah diatur dalam PMK 37/2025. Jelang penerapan kebijakan tersebut, DJP bakal menggencarkan edukasi sekaligus memantau kesiapan para penyelenggara marketplace.
"Tentunya edukasi akan berjalan terus. Dengan para marketplace pun kami sudah sepakat kami bisa saja menggunakan saluran mereka untuk mengedukasi para merchant dan pembeli," ujar Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama. (DDTCNews)
Selama lebih dari 2 dekade terakhir, kontribusi pajak penghasilan dan keuntungan (income and profits) terhadap total penerimaan pajak Indonesia cenderung menurun. Kondisi ini berbalik dengan negara tetangga.
Berdasarkan laporan OECD bertajuk Revenue in Asia and the Pacific 2025, angka kontribusi PPh pada 2023 tercatat sebesar 42,2%. Angka itu menurun jika dibandingkan kontribusi PPh pada 2000 yang mencapai 47,7%.
PPh sendiri masih menjadi tulang punggung penerimaan negara. Sayangnya, PPh belum menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia. Sebagai informasi, kontribusi PPh di Malaysia pada 2023 mencapai 67,6%. (Kontan) (sap)
