VIETNAM

Bidik WP OP, Negara Ini Bakal Terapkan Pajak Transaksi Emas Batangan

Aurora K. M. Simanjuntak
Jumat, 07 November 2025 | 19.30 WIB
Bidik WP OP, Negara Ini Bakal Terapkan Pajak Transaksi Emas Batangan
<p>Ilustrasi. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/rwa.</p>

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam menyampaikan rancangan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, dan memasukkan usulan pungutan PPh sebesar 0,1% atas transaksi emas batangan.

Saat ini, usulan RUU PPh OP tersebut sedang dibahas di Majelis Nasional alias parlemen. Menteri Keuangan Nguyen Van Thang mengatakan penetapan ambang batas perdagangan emas yang dikenakan pajak, tanggal efektif kebijakan berlaku, dan penyesuaian tarif nantinya akan sejalan dengan peta pengelolaan pasar emas.

"Untuk transaksi emas batangan, usulan tarif pajak 0,1% bertujuan untuk meningkatkan transparansi pasar dan menekan perdagangan spekulatif atau jual beli emas untuk mencari keuntungan dari fluktuasi harga dalam jangka pendek," ujarnya, dikutip pada Jumat (7/11/2025).

Melalui usulan kebijakan itu, pemerintah menegaskan bahwa perdagangan emas batangan merupakan kegiatan usaha bersyarat. Hanya perusahaan dan lembaga kredit yang memiliki izin dari bank sentral yang boleh berdagang emas batangan secara legal.

Setiap kegiatan perdagangan tanpa izin tersebut merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, individu tidak diizinkan untuk memperdagangkan emas batangan secara komersial.

Jika mereka melakukannya dan memperoleh penghasilan, penghasilan tersebut diklasifikasikan sebagai 'penghasilan lain' dan bukan penghasilan usaha.

Setelah pemerintah menyampaikan RUU tersebut, Ketua Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional Phan Van Mai menyampaikan para anggota parlemen meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan pajak atas transaksi emas batangan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan implikasi kebijakan tersebut terhadap individu yang menganggap emas sebagai investasi jangka panjang, yang melakukan transaksi tanpa didorong oleh niat spekulatif atau komersial.

"Memajaki tabungan berbasis emas pun cenderung menunjukkan bahwa pemerintah kurang memiliki kepekaan sosial dan ekonomi," imbau Van Mai sambil mendesak pemerintah untuk memperjelas jadwal pelaksanaan regulasi tersebut, dilansir vietnamnet.vn. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.