Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5%, Pemerintah Siapkan 8 Kebijakan Ini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah sedikitnya menyiapkan 8 kebijakan jangka pendek dan menengah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi di koridor 5% pada 2025. Dalam UU APBN 2025, target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini dipatok sebesar 5,2%.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan berbagai kebijakan tersebut disusun untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pada saat ini. Pemerintah masih optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% akan tercapai seiring dengan pengendalian tingkat inflasi secara konsisten serta penguatan berbagai langkah strategis lainnya.

"Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya, dikutip pada Jumat (16/5/2025).

Haryo memperinci pemerintah telah menyiapkan 5 kebijakan jangka pendek. Pertama, penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh antara lain perluasan program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran bansos, diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu, serta mempercepat realisasi belanja negara.

Kedua, peningkatan kemudahan berusaha. Pemerintah akan melakukan deregulasi dan menyelesaikan revisi perpres mengenai bidang usaha penanaman modal (BUPM).

Ketiga, penguatan pembiayaan sektor produktif dengan cara menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar, mengarahkan kredit investasi padat karya ke sektor strategis, dan memfasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM.

Keempat, perluasan akses pasar ekspor. Dalam hal ini, pemerintah akan mempercepat penandatanganan IEU-CEPA dan CP TPP, mendorong penetrasi pasar ekspor nontradisional dan penguatan kerja sama BRICS, serta memfasilitasi ekspor untuk UMKM.

Kelima, kebijakan deregulasi. Pemerintah segera membentuk satgas sekaligus mengumumkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri.

"Kebijakan deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD," kata Haryo.

Selanjutnya, dia menyampaikan pemerintah juga menyiapkan 3 kebijakan jangka menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5%.

Pertama, percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Upaya yang akan ditempuh mencakup pengembangan industri pengolahan mineral, penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lain, serta membangun kawasan industri terintegrasi.

Kedua, transformasi ekonomi digital. Pemerintah bakal mengembangkan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah, meningkatkan kapasitas dan daya saing startup teknologi nasional, serta mengakselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik.

Ketiga, transisi energi dan ekonomi hijau. Adapun langkah-langkahnya ialah mengembangkan energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik dan infrastrukturnya, dan menjalankan proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar US$499 juta dari AZEC.

"Dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan," tutup Haryo.

Pada kuartal I/2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,87%. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar walaupun hanya tumbuh 4,89%.

Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi hanya mampu tumbuh sebesar 2,12%, serta konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38%. (dik)