Daya Beli Lemah, Negara Ini Siapkan Diskon Pajak 30% untuk Usaha Kecil

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam menyiapkan skema pengurangan pajak sebesar 30% bagi usaha rumah tangga, usaha orang pribadi, dan perusahaan dengan omzet tahunan hingga VND10 miliar atau sekitar Rp6,81 miliar.

Usulan ini dituliskan oleh Kementerian Keuangan dalam RUU PPh yang akan diajukan kepada Majelis Nasional. Pemerintah membuka konsultasi publik atas RUU PPh tersebut.

"Pengurangan pajak dapat memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempertahankan penghasilan, melakukan investasi kembali, mengembangkan usaha, serta memperkuat permodalan," bunyi dokumen yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, dikutip pada Selasa (11/8/2026).

Usaha rumah tangga dan orang pribadi yang berdomisili di Vietnam dengan omzet tahunan tidak lebih dari VND10 miliar pada 2026 dan 2027 akan mendapatkan pengurangan kewajiban PPh OP sebesar 30% pada masing-masing tahun pajak.

Sementara itu, perusahaan dengan omzet dalam batas yang sama juga akan memperoleh pengurangan PPh badan sebesar 30% untuk tahun pajak 2026 dan 2027.

Kebijakan tersebut terutama menyasar usaha mikro. Pemerintah Vietnam mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang mempekerjakan rata-rata kurang dari 10 pekerja yang tercakup dalam program jaminan sosial setiap tahun.

Selain batas jumlah pekerja, perusahaan yang memperoleh insentif harus memiliki modal paling banyak VND3 miliar. Perusahaan di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, manufaktur, dan konstruksi juga harus memiliki omzet tahunan paling banyak VND3 miliar.

Adapun perusahaan di sektor perdagangan dan jasa dapat memperoleh fasilitas tersebut apabila memiliki omzet tahunan paling banyak VND10 miliar.

Kementerian Keuangan menyatakan usulan insentif tersebut disusun lantaran usaha rumah tangga dan usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan survei Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), sebanyak 59,3% usaha rumah tangga dan individu pelaku usaha menyebut kenaikan serta volatilitas biaya input sebagai kekhawatiran terbesar.

Kemudian, sebanyak 43,8% responden juga melaporkan lemahnya permintaan pasar. Sementara itu, 32,6% responden menghadapi keterbatasan modal dan tenaga kerja. Kondisi serupa juga dialami usaha mikro.

Kementerian Keuangan memperkirakan keringanan pajak tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara lebih dari VND6,7 triliun atau Rp4,56 triliun selama 2 tahun.

Meski demikian, pemerintah menilai penurunan penerimaan dalam jangka pendek tersebut dapat diimbangi oleh pertumbuhan usaha yang lebih kuat. Pertumbuhan tersebut diharapkan mampu menghasilkan penerimaan pajak yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dilansir vietnamnews.vn, RUU PPh akan diajukan kepada kabinet sebelum dibawa ke Majelis Nasional untuk dibahas dalam sidang Oktober 2026. Apabila disetujui, pengurangan PPh sebesar 30% tersebut akan berlaku pada 2026 dan 2027. (dik)