Efek Domino Geopolitik China-Jepang pada VAT Refund Indonesia

HUBUNGAN antara China dan Jepang memanas pada akhir 2025. Kondisi tersebut dipicu pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan kesiapan negaranya memberikan bantuan kepada Taiwan apabila terjadi invasi oleh China.

Beijing menilai pernyataan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan China. Ketegangan diplomatik yang kemudian muncul pun meluas ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan dan pariwisata hingga hubungan ekonomi kedua negara.

Sebagai respons, China mengeluarkan travel advisory yang mengimbau warganya menunda atau membatalkan perjalanan ke Jepang. Dampaknya cukup signifikan: sekitar 500.000 wisatawan China membatalkan rencana perjalanan mereka, termasuk lebih dari 491.000 tiket penerbangan yang dibatalkan menjelang akhir 2025 (The Guardian, 2025).

Gelombang pembatalan tersebut memberikan tekanan besar bagi industri pariwisata Jepang, terutama di kawasan wisata seperti Osaka dan Okinawa yang selama ini banyak bergantung pada wisatawan asal China.

Namun, pembatalan perjalanan ini tidak berarti masyarakat China mengurungkan rencana berwisata. Sebaliknya, mereka mengalihkan tujuan ke negara lain di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Melihat peluang tersebut, Kementerian Pariwisata Indonesia menjalin kerja sama dengan sejumlah travel agency di China untuk meningkatkan promosi destinasi wisata Indonesia. Upaya tersebut turut mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan China ke Indonesia.

Salah satu indikator yang menarik untuk dicermati adalah meningkatnya pemanfaatan fasilitas VAT refund for tourist.

VAT refund merupakan fasilitas pengembalian PPN kepada wisatawan mancanegara atas pembelian barang di Indonesia yang kemudian dibawa ke luar daerah pabean. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya tarik belanja wisatawan asing, mendorong konsumsi di sektor ritel, serta memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata belanja. Pemberian fasilitas pajak tersebut diatur dalam PMK 81/2024 s.t.d.t.d. PMK 1/2026.

KPP Badan dan Orang Asing memiliki kewenangan memproses permohonan VAT refund dengan nilai lebih dari Rp5.000.000. Hingga akhir Juli 2026, KPP tersebut telah memproses hampir 1.300 permohonan dengan nilai pengembalian mendekati Rp24 miliar. Menariknya, lebih dari 50% permohonan tersebut diajukan oleh wisatawan asal China.

Dominasi wisatawan China dalam permohonan VAT refund menunjukkan tingginya aktivitas belanja wisatawan negara tersebut di Indonesia. Fenomena ini juga sejalan dengan meningkatnya arus wisatawan China yang mengalihkan tujuan perjalanan dari Jepang ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun data VAT refund tidak secara langsung mencerminkan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan jumlah permohonan dan nilai pengembaliannya dapat menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas ekonomi wisatawan asing di Indonesia.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dinamika geopolitik internasional tidak hanya memengaruhi hubungan antarnegara, tetapi juga berdampak pada sektor pariwisata, perdagangan, dan administrasi perpajakan. Bagi Indonesia, perubahan arus wisatawan akibat konflik diplomatik dapat menjadi peluang untuk meningkatkan konsumsi domestik, mendorong sektor ritel, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas VAT refund sebagai bagian dari strategi penguatan daya saing pariwisata nasional.

Kisah ini juga menjadi bukti kebijakan perpajakan tidak pernah berdiri sendiri. Di balik meningkatnya permohonan VAT refund, terdapat dinamika ekonomi dan geopolitik yang saling berkaitan. Memahami hubungan tersebut memberikan perspektif bahwa perkembangan perpajakan juga dipengaruhi oleh perubahan lanskap global yang pada akhirnya dapat membawa tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. (dik)