BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dituntut agar seluruh kendala teknis yang muncul paca coretax administration system bisa sepenuhnya teratasi dalam waktu dekat. Perbaikan coretax system secara penuh menjadi kunci pertaruhan bagi kredibilitas otoritas pajak.
Topik tersebut menjadi salah satu bahasan utama media nasional pada hari ini, Kamis (27/3/2025).
Harian Kompas menjadikan topik soal coretax system sebagai salah satu headline di kolom ekonominya. Dalam ulasannya, Kompas mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pengadaan dan implementasi coretax system.
Hingga hari ini, hampir 3 bulan coretax system berjalan. Sejak hari pertama peluncurannya pada awal Januari 2025, pelaku usaha usaha menghadapi berbagai kendala dalam mengakses sistem. Mulai dari kesulitan mendaftar dan masuk (login) ke dalam coretax system, kapasitas bandwidth yang terbatas, hingga ketidaksesuaian data pajak dalam sistem.
Beragam kendala itu memicu terjadinya kegagalan proses pembayaran pajak. Hal ini ditengarai menjadi salah satu alasan anjloknya penerimaan negara pada Januari-Februari 2025 sebesar 30,2%, menjadi hanya Rp187,8 triliun.
Merespons kondisi ini, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa berbagai langkah perbaikan telah dilakukan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan berdasarkan hasil evaluasi terbaru, coretax system telah mengalami peningkatan kinerja sistem, khususnya pada proses login, registrasi, penerbitan faktur pajak, pelaporan SPT, dan pembuatan bukti potong.
"Hal ini terlihat dari penurunan signifikan pada waktu tunggu (latensi) di area layanan coretax pada akhir Februari 2025," kata Dwi.
Pemerintah, imbuh Dwi, juga menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak bagi pihak yang terdampak kendala coretax system selama Januari-Maret 2025.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai DJP perlu membina wajib pajak secara intens selama masa transisi coretax system. Pendekatan yang kooperatif diyakini akan membantu dunia usaha beradaptasi lebih cepat dengan sistem baru.
"Kami berharap pemerintah terus menjalin dialog dengan pelaku usaha dalam menyelesaian berbagai tantangan ini agar tujuan reformasi perpajakan tercapai," kata Shinta.
Selain bahasan mengenai coretax system, ada beberapa topik lain yang dibahas oleh media massa pada hari ini. Di antaranya, imbauan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu, diangkatnya Dirjen Pajak Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama BTN, catatan World Bank terhadap kebijakan pajak di Indonesia, hingga mewaspadai risiko stagflasi.
Kendati kendala teknis masih saja muncul, pelaku usaha sudah merasakan adanya perbaikan-perbaikan dalam coretax system. Penggunaan coretax system pada hari ini memang terasa lebih baik jika dibandingkan dengan awal implementasinya.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan implementasi coretax system semula memang menyulitkan pengusaha. Namun, kini sudah terlihat perbaikan.
"Awalnya sistem baru membuat kami kesulitan untuk membuat faktur pajak dan sebagainya. Sekarang sudah lebih baik," kata Aplhonzus. (Harian Kompas)
DJP mengingatkan wajib pajak agar segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024.
DJP meminta wajib pajak tidak menunda penyampaian SPT Tahunan meskipun otoritas juga memberikan relaksasi batas waktu. Menurut DJP, SPT Tahunan dapat disampaikan secara mudah melalui DJP Online.
Relaksasi ini diberikan karena batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan 2024 untuk orang pribadi bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran yang cukup panjang, yakni 28 Maret hingga 7 April 2025. (DDTCNews)
Indonesia bisa mengumpulkan tambahan penerimaan PPN dan PPh badan senilai 6,4% dari PDB atau kurang lebih Rp944 triliun bila Ditjen Pajak (DJP) mampu menyelesaikan masalah compliance gap dan policy gap dalam sistem pajak.
Akibat banyaknya compliance gap dan policy gap, Indonesia hanya mampu mengumpulkan penerimaan PPN dan PPh badan rata-rata senilai Rp800 triliun pada 2016 hingga 2021. Bila compliance gap dan policy gap ditindaklanjuti, penerimaan PPN dan PPh badan 2016 hingga 2021 seharusnya bisa mencapai Rp1.744 triliun per tahun.
"Compliance gap memberikan dampak lebih besar terhadap PPN, sedangkan policy gap memberikan dampak terhadap PPh badan," tulis World Bank dalam laporan bertajuk Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia. (DDTCNews)
Indonesia perlu mewaspadai potensi terjadinya stagflasi terhadap ekonomi global dalam 1 tahun mendatang. Dalam stagflasi, kenaikan inflasi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi melemah dan tingkat pengangguran bertambah.
Berdasarkan hasil survei fund manager Bank of America, 71% manajer investasi memperkirakan stagflasi akan melanda ekonomi global dalam 12 bulan ke depan. Efeknya terhadap perekonomian domestik dikhawatirkan bakal terasa.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Noor Faisal Achmad menyampaikan pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat kembali tumbuh sehingga tidak terdampak stagflasi global. Bila terdampak, ekspor impor akan terpengaruh dan pengangguran bertambah. (Kontan)
Dirjen Pajak Suryo Utomo resmi ditunjuk sebagai komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (BTN). Suryo menggantikan komisaris utama sebelumnya, Chandra Hamzah.
Penunjukan tersebut disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN Tahun Buku 2024 yang digelar pada Rabu (26/3/2025).
Susunan pengurus di atas berlaku efektif setelah adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (DDTCNews) (sap)
