BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi UMKM yang telah memanfaatkan skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5% sejak 2018 dapat memilih melaksanakan pembukuan atau memakai skema norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) pada tahun depan.
Apabila memilih menyelenggarakan pembukuan, pajak yang dibayar akan berdasarkan laba yang diperoleh. Kementerian Keuangan pun mengingatkan wajib pajak yang memilih menyelenggarakan pembukuan untuk mulai membayar angsuran PPh Pasal 25 pada tahun depan.
"Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang tidak lagi menggunakan PPh final UMKM memilih untuk menyelenggarakan pembukuan maka wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 mulai tahun pajak 2025," sebut Kementerian Keuangan dalam laporan APBN Kita, dikutip pada Selasa (1/10/2024).
Petunjuk pelaksanaan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 telah diatur secara khusus dalam Pasal 16 PMK 164/2023. Berdasarkan beleid tersenbut, pada prinsipnya terdapat 2 pengaturan terkait dengan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
Pertama, bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak tersebut sebagaimana diatur dalam PMK 215/2018.
Kedua, bagi wajib pajak selain wajib pajak tersebut, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diberlakukan seperti wajib pajak baru.
Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh adalah bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala.
Sementara itu, yang dimaksud dengan wajib pajak dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c UU PPh ialah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
Berdasarkan PMK 215/2018, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak.
Kemudian, angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak.
Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha tersebut merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
"Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi yang tidak lagi menggunakan PPh final UMKM dan memilih menyelenggarakan pembukuan memenuhi definisi sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu," sebut Kementerian Keuangan.
PP 55/2022 mengatur skema PPh final UMKM dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi selama maksimal 7 tahun pajak. Apabila wajib pajak orang pribadi terdaftar pada 2018, artinya PPh final UMKM dapat dimanfaatkan maksimal hingga tahun pajak 2024.
Pada tahun pajak 2025 dan seterusnya, wajib pajak orang pribadi tersebut mulai menghitung dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan umum. (rig)
