BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyusun rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) yang menjadi landasan penerapan pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (25/10/2023).
Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan income inclusion rule (IIR) serta qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) mulai tahun depan.
"Pada 2023 kita sedang susun PMK-nya. Kemudian, nanti rencananya pada 2024 kita sudah mengimplementasikan IIR dan QDMTT. Pada 2025, sesuai dengan guideline kita akan coba implementasi UTPR (undertaxed payment rule)," ujar Mekar.
Sesuai dengan Pilar 2, IIR adalah klausul yang menjadi landasan bagi yurisdiksi untuk mengenakan top-up tax atas ultimate parent entity (UPE) ketika anak usaha dari perusahaan multinasional tersebut dikenai pajak dengan tarif efektif di bawah 15% oleh yurisdiksi lain.
Sementara QDMTT adalah klausul yang menjadi landasan bagi yurisdiksi untuk mengenakan pajak minimum domestik sebesar 15%. Bila suatu yurisdiksi mengenakan top-up tax atas laba yang kurang dipajaki berdasarkan QDMTT, yurisdiksi tempat UPE berlokasi kehilangan hak untuk mengenakan top-up tax lewat IIR.
Mekar mengatakan penerapan IIR dan QDMTT di Indonesia telah didukung oleh 2 landasan hukum, yakni Pasal 32A Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta Pasal 54 PP 55/2022.
Selain mengenai implementasi Pilar 2, ada pula ulasan terkait dengan rencana pemberian insentif pajak atas pembelian properti. Kemudian, ada juga bahasan tentang Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Analis Kebijakan Perpajakan Internasional Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Melani Dewi Astuti mengatakan RPMK terkait dengan penerapan pajak minimum global akan dibahas antarkementerian. Selanjutnya, pemerintah akan menggelar public hearing untuk menggali masukan dari stakeholders.
Secara umum, PMK tentang penerapan pajak minimum global akan mengatur tentang cakupan pajak minimum global dan pengecualiannya, pengenaan pajak tambahan atau top-up tax berdasarkan pada IIR dan UTPR, serta penghitungan laba rugi GloBE.
PMK juga akan mendefinisikan pajak tercakup atau covered taxes, jenis pajak yang tercakup, alokasi pajak tercakup, penyesuaian pajak tercakup, penyesuaian pajak tangguhan. Ada pula definisi tarif pajak efektif, persentase top-up tax, pengurangan berdasarkan substance based income exclusion (SBIE), serta de minimis top-up tax.
PMK juga akan mengatur tata cara penyampaian surat pemberitahuan GloBE atau global information return (GIR) beserta safe harbor. Pada bab terakhir, PMK juga akan memuat ketentuan tentang ruang lingkup QDMTT atau pajak minimum domestik, penghitungan QDMTT, dan alokasi QDMTT. (DDTCNews)
Analis Kebijakan Perpajakan Internasional BKF Melani Dewi Astuti mengatakan konsensus atas Pilar 2 sudah tercapai. Indonesia mau tidak mau harus turut serta mengadopsi pilar tersebut. Pasalnya, Indonesia tetap akan terdampak bila yurisdiksi UPE memutuskan untuk mengadopsi Pilar 2.
"Jika negara domisili investor menerapkan GloBE rules maka Indonesia tetap akan terdampak. It's not about choice, kadang-kadang ya mau enggak mau," ujar Melani.
Namun, pajak minimum global hanya berdampak pada grup perusahaan multinasional dengan omzet di atas EUR750 juta. Wajib pajak bagian dari perusahaan multinasional dengan omzet di bawah threshold tidak akan terdampak dan masih bisa menerima insentif tanpa perlu dikenai top-up tax.
Bagi wajib pajak penerima insentif yang merupakan bagian dari perusahaan multinasional beromzet di atas EUR750 juta, wajib pajak tersebut bakal dibebani top-up tax bila tarif pajak efektif yang ditanggung kurang dari 15%. (DDTCNews)
Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menyebut insentif yang bakal terdampak langsung oleh pajak minimum global antara lain tax holiday, supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), dan tax allowance.
"Kalau memang kepada perusahaan diberikan tax holiday 100% karena penanaman modalnya di atas Rp500 miliar, ini sudah jelas terdampak karena tarif pajak efektifnya di bawah 15%, bahkan bisa 0%," katanya.
Menurutnya, fasilitas supertax deduction atas kegiatan litbang berpotensi terdampak pajak minimum global apabila biaya litbang yang dikeluarkan wajib pajak sangat besar dan menyebabkan tarif pajak efektif turun menjadi lebih rendah dari 15%.
Begitu juga dengan fasilitas tax allowance. Fasilitas itu berpotensi terdampak oleh pajak minimum global jika penanaman modal yang menjadi dasar pemberian tax allowance sangat besar dan menekan tarif pajak efektif menjadi di lebih rendah dari 15%. (DDTCNews)
Pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk sektor properti. Kali ini, pemerintah akan menanggung 100% pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar. Kebijakan ini akan berlangsung hingga Juni 2024.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan setelah Juni 2024, pemerintah hanya akan menanggung 50% PPN atas rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar. Airlangga belum memerinci secara spesifik periode pemberlakuan aturan ini.
"Presiden (Jokowi) meminta program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp2 miliar, ini berlaku PPN 100% ditanggung pemerintah sampai dengan Juni tahun depan. Sesudah Juni, PPN 50% ditanggung pemerintah," kata Airlangga.
Tidak hanya PPN, biaya administrasi senilai Rp4 juta terkait dengan transaksi jual beli rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga akan ditanggung pemerintah. Biaya administrasi itu mencakup bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang ditanggung pembeli rumah. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
DJP siap mendigitalisasikan SP2DK sejalan dengan pembaruan sistem inti administrasi pajak (coretax administration system/CTAS). DJP tengah mengembangkan akun wajib pajak (taxpayer account) guna memudahkan wajib pajak mengakses berbagai layanan, termasuk memantau status SP2DK.
"Bahwa di sana [taxpayer account] ada SP2DK, wajib pajak boleh dilihat SP2DK-nya apakah sudah closed atau tidak. Kalau sudah closed, dia harusnya akan bergeser nanti tempatnya," ujar Kasubdit Humas Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti. (DDTCNews) (kaw)
