BERITA TERKINI
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar setiap belanja pemerintah dan BUMN harus produktif sehingga dapat berdampak terhadap ekonomi nasional.
Dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Jokowi mengatakan pengumpulan pendapatan negara, baik dari perpajakan maupun dari penerimaan negara pajak (PNBP), makin tidak mudah di tengah perekonomian dunia yang menantang.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN, APBD, BUMN, semuanya harus produktif karena memang cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, sekarang ini tidak mudah," katanya, Rabu (14/6/2023).
Presiden menuturkan perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan yang berat. Saat ini, lanjutnya, Eropa sudah mengalami resesi, bahkan ada 96 negara yang ‘sakit’ dan menjadi pasien International Monetary Fund (IMF).
Di lain pihak, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai cita-cita Indonesia emas pada 2045. Dalam hal ini, APBN dan APBD sebagai instrumen keuangan negara dan daerah perlu dioptimalkan agar berdampak pada perekonomian.
Untuk itu, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk serius mengawal belanja APBN dan APBD. Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan APBN dan APBD masih lemah sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.
Dia mengeklaim pernah menemukan anggaran penanganan stunting pada sebuah APBD yang senilai Rp10 miliar. Alokasi anggaran terdiri atas perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat Rp3 miliar, penguatan dan pengembangan Rp2 miliar, serta bantuan pangan untuk stunting hanya Rp2 miliar.
Pada APBD yang berbeda, ditemukan anggaran pengembangan UMKM yang senilai Rp2,5 miliar. Alokasi anggaran tersebut terdiri atas honor dan perjalanan dinas Rp1,9 miliar, serta bantuan untuk UMKM hanya Rp600 juta.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Jokowi, BPKP perlu memberikan rekomendasi dan pendampingan untuk memastikan APBN dan APBD produktif.
"Tangan BPKP sampai di provinsi, kabupaten, kota. Artinya bisa mengawal, bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Pusat, provinsi, kota, kabupaten, dengan BPKP itu segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," ujarnya. (rig)
