BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MOSKWA, DDTCNews – Pemerintah Rusia menerbitkan kebijakan untuk mengenakan pajak pada layanan digital asing yang beroperasi di Rusia. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket proposal untuk mendukung pengembangan dan daya saing bisnis teknologi domestinya.
Wakil Menteri Keuangan Rusia Alexei Sazanov mengatakan perusahaan asing yang menyediakan layanan digital di Rusia harus dikenakan pajak atas keuntungan yang diperolehnya. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara efektif pada November 2021.
“Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kontrol internet dan mempromosikan alternatif layanan digital pada masyarakat dari produk domestik,” katanya dikutip dari Silicon, Rabu (15/09/2021).
Sebelumnya, Rusia telah menerbitkan beberapa kebijakan terhadap penyedia layanan digital asing yang beroperasi di negaranya. Pada Juni 2021, parlemen resmi mengesahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan teknologi asing membuka kantor di Rusia mulai 1 Januari 2021.
Kewajiban pendirian kantor di Rusia tersebut dilakukan karena sebelumnya penyedia layanan digital asing selalu beralasan tidak ada kantor perwakilan di negaranya sehingga tidak dapat dikenakan pajak atau kewajiban lainnya.
Lebih lanjut, pada 1 April 2021, pemerintah juga telah menerbitkan undang-undang yang mewajibkan ponsel pintar, komputer, dan perangkat lainnya yang dibeli di Rusia harus diinstal dengan perangkat lunak buatan Rusia.
Pemerintah juga mewajibkan perusahaan digital asing untuk menyimpan data pribadi warga negara Rusia di server yang berlokasi di Rusia. Pemerintah bahkan mewajibkan masyarakat Rusia untuk memakai alternatif mesin pencarian lokal (semacam Google).
Sekalipun demikian, rencana pemajakan layanan digital menuai pro dan kontrak di tengah-tengah masyarakat. Pihak yang mendukung beralasan dana hasil pungutan pajak tersebut dapat digunakan untuk pengembangan teknologi informasi Rusia.
Sementara itu, masyarakat yang menolak beralasan layanan digital Rusia yang selama ini beroperasi dan memperoleh keuntungan dari negara lain dikhawatirkan dikenai pajak layanan digital serupa oleh otoritas pajak negara lain. (rizki/rig)
