Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

LONDON, DDTCNews—Inggris berencana membangun sepuluh kawasan ekonomi khusus sebagai kebijakan fiskal baru setelah Inggris resmi keluar dari anggota Uni Eropa tahun depan.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan pembentukan kawasan ekonomi khusus itu baik dari sisi kebijakan pajak maupun regulasi birokrasi, diperlukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inggris setelah resmi keluar dari Uni Eropa.

"Kota-kota di Inggris dapat mengajukan proposal kepada departemen keuangan untuk menjadi salah satu kota yang akan menjadi zona ekonomi bebas," katanya dikutip Senin (13/7/2020).

Sunak menjelaskan proposal yang diajukan dewan kota akan mulai diproses oleh otoritas fiskal. Dia mengatakan kesepuluh kawasan ekonomi khusus tersebut sudah bisa ditentukan dan segera beroperasi pada awal tahun fiskal 2021.

Nanti, zona ekonomi baru tersebut menawarkan sejumlah kebijakan perpajakan yang bersifat khusus dan berbeda dengan rezim normal perpajakan Inggris. Misal, insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang).

Bagi pelaku usaha yang bermukim di kawasan ekonomi khusus juga akan mendapatkan tambahan insentif tax allowance, diskon pungutan bea meterai dan tarif khusus untuk PPh badan. Selain itu, kawasan ekonomi khusus berada di luar wilayah pabean Inggris.

Dengan demikian, semua impor barang yang masuk ke kawasan ekonomi khusus akan bebas dari pungutan kepabeanan dan pajak dalam rangka impor.

Rencana kawasan ekonomi khusus ini disebut-sebut merupakan salah satu solusi bagi perekonomian Inggris selama masa transisi keluar dari Uni Eropa dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Masyarakat Inggris perlu tahu bahwa dalam situasi paling sulit saat ini masih ada harapan dan pemerintah tidak akan tinggal diam," jelas Sunak dilansir dari City AM.

Rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus ini berbarengan dengan pengumuman pemerintah untuk menambah 500 personel kepabeanan baru dengan alokasi anggaran sebesar £700 juta selama masa transisi Brexit hingga 31 Desember 2020.

Anggaran tersebut juga ditujukan untuk pengadaan sistem IT dan infrastruktur pendukung lainnya pada pintu pelabuhan di Inggris. Alokasi belanja tersebut diproyeksikan sudah mulai dicairkan mulai Januari 2021. (rig)