BERITA TERKINI
TAIPEI, DDTCNews - Pemerintah Taiwan mengumumkan sederet kebijakan untuk mengatasi krisis kelahiran, termasuk menambah insentif pajak.
Menteri Keuangan Chuang Tsui-yun mengatakan pemerintah bakal meningkatkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak dengan tanggungan anak di bawah usia 18 tahun sebesar 50% mulai tahun depan. Nominal PTKP akan naik dari saat ini NT$101.000 atau Rp57,44 juta per anak menjadi NT$151.500 atau Rp85,88 juta per anak.
"Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi penurunan angka kelahiran," katanya, dikutip pada Kamis (28/5/2026).
Chuang mengatakan Kementerian Keuangan akan segera mengusulkan revisi UU PPh agar besaran tambahan PTKP atas tanggungan anak bisa berlaku tahun depan. Kebijakan ini diperkirakan menjangkau 2,7 juta wajib pajak dan memberikan keringanan pajak sebesar NT$8 miliar atau Rp4,55 triliun.
Sebelumnya, Presiden Lai Ching-te mengumumkan 18 kebijakan untuk mengatasi krisis angka kelahiran di Taiwan. Selain meningkatkan PTKP, pemerintah juga akan memberikan pengurangan pajak properti bagi wajib pajak yang memiliki anak.
Pajak atas rumah hunian milik wajib pajak dengan anak dapat dikurangi hingga ambang batas bebas pajak melalui revisi UU Pajak Rumah dan UU Pajak Tanah.
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini akan menjangkau lebih dari 1 juta rumah tangga, dengan perkiraan pengurangan pajak berkisar NT$5 miliar hingga NT$7,5 miliar.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan insentif pajak bagi perusahaan yang menyediakan jasa penitipan anak. Perusahaan nantinya dapat mengurangi biaya terkait penyediaan jasa penitipan anak hingga 200% dari pendapatan kena pajak.
Tak cuma ketiga insentif tersebut, beberapa kebijakan yang disiapkan untuk mengatasi krisis kelahiran antara lain memberikan tunjangan pertumbuhan anak, subsidi perawatan kesuburan, menambah manfaat asuransi persalinan, subsidi sekolah dan penitipan anak, perluasan layanan kesehatan anak, serta memperpanjang durasi cuti pernikahan, cuti melahirkan, dan cuti ayah.
Dilansir taiwannews.com.tw, Lai menegaskan kabinet akan bergerak cepat untuk menyelesaikan revisi undang-undang yang diperlukan. Secara bersamaan, pemerintah juga memperkuat komunikasi dengan parlemen untuk memastikan kebijakan yang mendukung angka kelahiran segera diimplementasikan. (dik)
