BERITA TERKINI
DHAKA, DDTCNews – Asosiasi Real Estate Bangladesh (REHAB) mengatakan usulan rancangan anggaran nasional untuk tahun fiskal 2017-2018 dinilai tidak ramah untuk sektor real estate di negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh naiknya tarif PPN dalam Undang-Undang PPN baru.
Ketua Asosiasi REHAB Alamgir Shamsul Alamin mengungkapkan usulan kenaikan tarif PPN baru menjadi 15% dari yang berlaku saat ini rata-rata 3% (1,5% - 4,5%) akan mengundang dampak negatif terhadap sektor real estate.
“Sektor ini akan menjadi yang terburuk dibanding sektor lainnya, jika Undang-Undang PPN yang baru diimplementasikan,” katanya dalam sebuah konferensi pers, Sabtu (17/6).
Wakil presiden senior REHAB Nurun Nabi Chowdhury (Shaon) mengatakan setelah kenaikan tarif PPN dalam usulan anggaran tahun depan, harga lima bahan bangunan seperti kayu, semen, batu bata, batu, dan pasir juga akan naik, sehingga akan memperburuk sektor real estate.
Shaon mengklaim ada sekitar 20 juta orang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam sektor real estate. Tidak hanya itu, selama beberapa tahun terakhir jumlah penjualan real estate di Bangladesh menurun hingga 80%.
Oleh karena itu, para pemimpin REHAB menuntut agar undang-undang PPN yang baru tidak boleh diberlakukan di sektor ini demi pembangunan negara.
Adapun selain wakil presiden senior REHAB, seperti dilansir dalam prothom-alo.com, turut hadir dalam konferensi pers tersebut yakni wakil presiden Liakat Ali Bhuiyan, direksi Kamal Mahud, Jahir Ahmed dan Al Amin.
Berbicara mengenai pajak real estate, DDTC Academy akan menggelar seminar bertajuk Strukturisasi Pajak Internasional untuk Investasi Real Estate dan Harta Tidak Bergerak pada Selasa, 18 Juli 2017.
Seminar ini akan membahas perencanaan pajak dan risiko-risiko mengenai akuisisi, aktivitas holding(perseroan), pembiayaan terkait dengan real estate, strukturisasi setelah akuisisi, dan juga pengaturan dari investasi-investasi harta bergerak dan tidak bergerak yang terletak di luar negeri.
Seminar ini sangat sesuai untuk diikuti oleh para direktur pajak, manajer dan CFO atau staf keuangan dan para pemilik real estate, pengembang, REIT, penasihat investasi, perusahaan-perusahaan manajemen aset, dana pensiun, pialang hipotek dan banker, penasihat dan pejabat-pejabat pemerintah yang bekerja dengan perusahaan atau individu yang terlibat di sektor real estate atau mengelola investasi harta tidak bergerak. (Amu)
