BERITA TERKINI
Ilustrasi. Umat Muslim melaksanakan salat Jumat di Masjid Nabawi dengan tetap menerapkan jarak sosial, ditengah wabah penyakit virus Corona, di Madinah, Arab Saudi, Jumat (5/6/2020). ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/pras/djo
SUMBER, DDTCNews – Pemkab Cirebon, Jawa Barat menjanjikan insentif berupa umrah gratis kepada perangkat desa yang rajin mengumpulkan setoran pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun ini.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Erus Rusmana mengatakan insentif umrah bagi perangkat desa yang berhasil mengamankan setoran PBB-P2 masih berlaku tahun ini.
Pemkab masih mengalokasikan anggaran meski kegiatan umrah ke tanah suci belum dibuka Pemerintah Arab Saudi. "Umrah tetap ada, uangnya akan ditransfer, tapi saat ini di-blok dulu hingga kegiatan umrah kembali dibuka," katanya, Selasa (29/9/2020).
Erus menambahkan undian umrah kembali digaungkan pemda agar perangkat desa semakin terpacu untuk mengumpulkan setoran PBB-P2 dari masyarakat. Hingga September, realisasi PBB-P2 baru Rp18 miliar atau 42% dari target sebesar Rp43,3 miliar.
Realisasi setoran PBB-P2 tersebut berasal dari 49 desa yang sudah melunasi pembayaran pajak tahunannya. Jumlah desa yang lunas PBB-P2 tersebut masih lebih rendah dari capaian tahun fiskal 2019 yang mencapai 61 desa lunas PBB-P2.
"Kami masih yakin target tercapai ini dan masih ada sisa dua bulan untuk batas akhir pembayaran PBB. Berkaca dari tren penerimaan PBB selalu terjadi peningkatan pada akhir tahun dan biasanya pada November," tuturnya.
Tak hanya umrah, lanjut Erus, pemkab juga memberikan insentif lain yaitu terkait dengan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Dalam kondisi normal, dana bagi hasil baru cair ke kas desa ketika target PBB-P2 dan retribusi terpenuhi 100%.
Namun, Pemkab mengecualikan aturan tersebut tahun ini. Pemerintah desa hanya perlu memenuhi target sampai dengan 75% untuk dapat mencairkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
Seperti dilansir suaracirebon.com, aturan tersebut diatur dalam Perbup No.59/2020 tentang pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi kepada desa. (rig)
